Intime – Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan secara nasional sejak awal 2025 masih memiliki persoalan mendasar dalam desain kebijakannya.
Program yang bertujuan memperbaiki status gizi anak tersebut dinilai belum tepat sasaran dan berpotensi membebani keuangan negara.
Dalam policy brief berjudul “Makan Bergizi (Tidak) Gratis: Reformasi MBG untuk Pendidikan Anak Bangsa”, IDEAS mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG justru terkonsentrasi di wilayah padat penduduk yang relatif tidak menghadapi persoalan gizi serius.
Sekitar dua pertiga penerima manfaat MBG tercatat berada di Jawa dan Sumatera, khususnya kawasan perkotaan dan aglomerasi seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Bandung.
Padahal, menurut IDEAS, wilayah-wilayah tersebut secara umum memiliki tingkat konsumsi protein hewani yang cukup tinggi serta tingkat kerawanan gizi yang relatif rendah.
“Desain MBG sebagai program universal menyebabkan inefisiensi alokatif yang serius. Anggaran negara justru mengalir ke wilayah dan kelompok yang tidak paling membutuhkan,” ujar Peneliti IDEAS, Tira Mutiara, Senin (26/1).
Sebaliknya, daerah dengan konsumsi pangan bergizi rendah seperti Yahukimo di Papua Pegunungan, Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur, serta Kepulauan Aru dan Tanimbar di Maluku belum menjadi prioritas utama, meskipun menghadapi persoalan gizi dan akses pendidikan yang lebih berat.
IDEAS juga menyoroti besarnya beban fiskal jika MBG dijalankan secara penuh dan universal. Dengan estimasi penerima manfaat mencapai 83 juta jiwa, anggaran MBG diperkirakan bisa menembus Rp 350 triliun per tahun.
Padahal, berdasarkan simulasi Susenas 2025, IDEAS mengidentifikasi 169 daerah prioritas dengan total penerima manfaat sekitar 16,2 juta jiwa dan kebutuhan anggaran sekitar Rp 66,1 triliun per tahun.
Selain itu, IDEAS mencatat tingginya biaya operasional akibat sentralisasi program. Dari pagu anggaran MBG 2026 sebesar Rp 267,4 triliun, hanya sekitar 63 persen yang benar-benar menjadi makanan.
IDEAS pun merekomendasikan reformasi melalui penajaman sasaran berbasis wilayah serta desentralisasi pelaksanaan MBG ke tingkat sekolah dan pemerintah daerah.
