Intime – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Badaruddin Andi Picunang, memberikan apresiasi terhadap sikap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang dinilai tidak gegabah menyalahkan pihak tertentu terkait kerusakan hutan dan pelepasan kawasan yang disebut-sebut berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menurut Andi, Menhut Raja Juli memilih fokus bekerja ketimbang saling tuding.
“Menhut Raja Juli tidak mau gegabah menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas, dia dan timnya segera bergerak,” ujar Andi kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/12).
Ia mengungkapkan bahwa Menteri Kehutanan telah memerintahkan jajaran di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menelusuri temuan gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatra beberapa waktu lalu.
“Tim Gakumnya sudah bekerja di lapangan dan segera melakukan evaluasi. Beliau dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI juga sudah menanggapi hal-hal terkait itu,” jelasnya.
Andi berharap seluruh pihak mendukung langkah Menhut Raja Juli dalam melakukan perbaikan tata kelola hutan nasional. Menurutnya, tugas Menteri Kehutanan amat berat dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan.
“Saya kira wajar-wajar saja, tugas menteri itu berat. Mari kita dukung langkah beliau untuk perbaikan hutan kita,” tegasnya.
Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa sejak dilantik, dirinya tidak menerbitkan satu pun Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru untuk penebangan. Ia menekankan bahwa PBPH yang diterbitkan selama masa jabatannya semata-mata izin jasa lingkungan untuk kegiatan penanaman.
“Tidak satu pun izin PBPH baru saya terbitkan untuk penebangan. Semua adalah jasa lingkungan, yang merupakan izin untuk menanam,” katanya dalam pernyataan resmi pada Kamis (4/12).
Raja Juli menyebut Presiden Prabowo memerintahkan dirinya untuk berhati-hati dalam penerbitan perizinan. Ia juga menegaskan komitmennya menindak perusahaan berkinerja buruk hingga mencabut izinnya.
Selain itu, ia membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), mendorong pemulihan 12 juta hektare lahan kritis, serta menginisiasi konservasi Gajah Sumatra melalui hibah lahan pribadi Presiden Prabowo yang berada di Aceh.
