Intime – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Badaruddin Andi Picunang, menilai desakan agar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya usai banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sarat dengan kepentingan politik.
Andi mempertanyakan logika di balik tuntutan tersebut dan menilai mundurnya Raja Juli tidak serta-merta menyelesaikan persoalan banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra.
“Apakah mundurnya Raja Juli akan menyelesaikan masalah banjir dan longsor di Sumatra? Itu diplintir oleh orang-orang yang tidak mengerti masalah, mengatasnamakan masyarakat yang ujung-ujungnya pasti ke kepentingan politik,” tegas Andi kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/12).
Ia menilai ada pihak yang tidak menginginkan Raja Juli mencetak prestasi sebagai Menteri Kehutanan. Menurutnya, serangan-serangan yang muncul mengarah pada sikap iri terhadap kader PSI.
“Banyak juga yang tidak menginginkan kader PSI berprestasi seperti Menhut kita. Itu sirik namanya,” ujarnya.
Andi juga mengingatkan bahwa Raja Juli baru satu tahun menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan selama periode tersebut tidak pernah menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan di Sumatra. Sebaliknya, beberapa izin pengelolaan hutan justru dicabut dalam rangka penertiban.
“Menhut Raja Juli baru menjabat setahun, belum pernah mengeluarkan izin pelepasan hutan di kawasan itu, bahkan mencabut beberapa izin pengelolaan hutan,” kata Andi.
Meski begitu, ia mengakui persoalan pembalakan liar dan penambangan tanpa izin masih terjadi. Namun, kegiatan ilegal itu dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, termasuk mereka yang memanfaatkan izin yang telah lama terbit.
“Yang ada pembalakan liar atau penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atau mereka yang sudah memegang izin sebelumnya, ini yang perlu dievaluasi,” pungkasnya.
