Intime – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, menyoroti rencana Gubernur Pramono Anung yang tengah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian baru di ibu kota untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga.
Bun menilai, sebelum melaksanakan program tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI perlu memperbaiki sejumlah persoalan mendasar agar program perumahan bisa berjalan optimal.
“Masih ada beberapa perbaikan mendasar yang perlu dilakukan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik ke depannya,” kata Bun Joi kepada wartawan, Kamis (11/9).
Salah satu masalah yang disorot adalah kendala pada aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) yang digunakan warga untuk mengakses data ketersediaan hunian. Menurut Bun, aplikasi ini kerap memberikan informasi tidak akurat.
“Sebagai contoh, aplikasi Sirukim kadang masih bermasalah. Warga yang menggunakannya untuk mencari hunian kosong mendapatkan informasi keliru. Katanya ada hunian yang kosong, tetapi ketika dicek langsung ternyata sudah terisi,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem informasi agar warga mendapat data yang valid sehingga bisa memilih hunian dengan tepat.
Selain itu, Bun juga mengingatkan adanya persoalan tunggakan penghuni rumah susun (rusun) yang sempat diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024. Dalam laporan tersebut, Jakarta berpotensi kehilangan sekitar Rp103 miliar dari tunggakan sewa, listrik, air, dan piutang lainnya.
“Belum lagi kita membahas adanya tunggakan bernilai miliaran rupiah yang belum dibayarkan oleh para penghuni rusun,” ujarnya.
Menurutnya, masalah tunggakan ini bisa membebani keuangan Pemprov DKI jika tidak segera ditangani, terutama di tengah rencana pembangunan ribuan hunian baru.
“Ini juga menjadi persoalan serius karena bisa membebani keuangan Pemprov DKI ketika ingin membangun hunian-hunian baru lagi ke depannya,” tutup Bun.
