Intime – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus meninggalnya seorang ibu hamil, Irene Sokoy, beserta bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan bahwa kejadian tragis seperti ini tidak boleh terulang dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Karena ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
Menurut Puan, kasus Irene Sokoy menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelayanan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). DPR, kata dia, merasa prihatin dan akan meminta komisi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“DPR juga prihatin dan tentu saja akan meminta Komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T,” tegasnya.
Puan menekankan bahwa tidak boleh ada lagi kelalaian atau penanganan kesehatan yang terlambat, apalagi hingga menyebabkan kematian warga.
Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, memastikan seluruh rumah sakit menjalankan fungsi dan pelayanan secara bertanggung jawab.
“Jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan seperti ini,” kata Puan.
Lebih lanjut, ia mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera mengevaluasi standar operasional dan kapasitas layanan kesehatan di wilayah 3T. Menurutnya, negara harus hadir memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak atas layanan kesehatan akibat kelalaian institusi medis.
“Kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani, khususnya di wilayah 3T,” tutup Puan.
Kasus Irene Sokoy kembali memunculkan sorotan terhadap lemahnya pelayanan kesehatan di Papua, sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki sistem layanan medis agar tragedi serupa tidak terulang.
