Desakan evaluasi terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) terus bergulir. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan, pemerintah serius menangani masalah peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
Menurutnya, perlu evaluasi dari pemerintah pasca peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh ransomware. “DPR berharap pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait,” tegas Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Politikus PDIP itu menyatakan, kejadian peretasan PDN oleh ransomware tidak terulang lagi. Dia melanjutkan, pentingnya mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari serangan ransomware kepada PDN tersebut.
“Jangan sampai ini terulang kembali kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi,” tegas Puan.
Lebih jauh Puan menegaskan, pihak-pihak terkait harus dapat segara melakukan tindaklanjut kongkret agar PDN dapat kembali berjalan.
“Pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali,” tandas dia.
Sebelumnya, gangguan sistem pada PDN Kemenkominfo berdampak terhadap layanan keimigrasian di seluruh Indonesia pada Kamis (20/6).
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, sejumlah layanan publik terdampak akibat kerusakan sistem pada PDN.
Ia mengatakan, Kemenkominfo sedang memulihkan layanan-layanan tersebut secara bertahap. “Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan,” kata Budi, Kamis.
Pihak Kemenkominfo juga masih menelusuri penyebab terjadinya gangguan pada sistem PDN. Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data kementerian/lembaga.
PDN sebelumnya juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online pada 2023.
