Intime – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI) Puan Maharani menjelaskan posisi partainya yakni menjadi penyeimbang dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Pernyataan itu, lanjut Puan, sesuai instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mendukung semua kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo.
“Posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).
Puan menegaskan, PDIP tidak segan memberikan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo dan menteri-menterinya jika kebijakan yang dikeluarkan menyusahkan rakyat.
“Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak.”
Dia pun menegaskan bahwa pemerintahan presidensial tidak mengenal yang namanya koalisi dan oposisi, tetapi yang ada hanya di dalam atau di luar pemerintahan.
“Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya,” katanya.
Untuk itu, dia menegaskan PDIP tetap akan bersikap kritis jika ada kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat demi jalannya pemerintahan yang baik dan lancar.
“Jadi artinya posisinya, jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan, dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Dia pun menambahkan dalam mengambil sikap mendukung pemerintahan sebagai penyeimbang itu, dia menyebut PDIP tidak mengirimkan perwakilan kadernya ke dalam kabinet.
“Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet,” ucap dia.
