Intime – Ketua Umum Purbaya Indonesia, DR. Ali Yusran Gea, menyesalkan sikap pemerintah yang hingga kini belum menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.
Ia menilai keterlambatan ini membuat penanganan di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tak berjalan optimal, sementara masyarakat terus menghadapi dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak akhir November.
Atas dasar itu, DR. Gea meminta seluruh Anggota DPR RI, khususnya yang berasal dari dapil tiga provinsi tersebut, untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional.
“Anda dipilih oleh rakyat, rakyat yang saat ini sedang kesusahan. Suarakan rasa sakit dan keluhan rakyat itu. Jangan buat rakyat semakin menderita dengan ketidakpedulian Anda semua,” kata DR. Gea di Jakarta, Jumat (12/12).
Ia menilai indikator dalam PP 21/2008, yang mencantumkan jumlah korban sebagai salah satu syarat penetapan bencana nasional, justru menepikan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
“Menetapkan jumlah korban sebagai syarat hanyalah menabrak nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara konstitusional negara wajib melindungi seluruh warga negaranya,” tegasnya.
DR. Gea juga menyoroti peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki mandat melakukan kajian sebelum status bencana nasional ditetapkan.
Ia menilai pernyataan awal Kepala BNPB Suharyanto—yang sempat menyebut situasi “mencekam” di Sumatera hanya muncul di media sosial—telah melukai korban, meskipun Suharyanto kemudian meminta maaf.
Menurutnya, skala kerusakan yang diperkirakan Menko Infraswil Agus Harimurti Yudhoyono mencapai Rp 50 triliun sudah cukup menjadi dasar kuat penetapan bencana nasional.
Selain itu, ia menegaskan bencana ini tidak murni akibat hujan ekstrem, tetapi diperparah kerusakan lingkungan.
“Penetapan bencana nasional bukan hanya soal respons cepat, tapi juga langkah perbaikan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” pungkas DR. Gea.
