Intime – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menilai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto selama satu tahun terakhir sudah berada di jalur yang tepat dan berpihak pada masyarakat.
Politisi Partai Golkar ini menyoroti sejumlah langkah pemerintah, termasuk pembatalan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penyesuaian yang hanya dilakukan terbatas pada barang mewah.
“Selama setahun ke belakang, saya melihat kebijakan ekonomi yang dijalankan sudah berada di jalur yang tepat dan memihak kepada masyarakat. Seperti, pembatalan rencana kenaikan tarif PPN dan penyesuaian dilakukan secara terbatas hanya pada barang mewah saja,” ujar Puteri di Jakarta, Senin (20/10).
Selain itu, Puteri juga memuji peluncuran paket stimulus ekonomi oleh pemerintah. Stimulus tersebut disalurkan secara bertahap, yakni Stimulus I sebesar Rp 33 triliun, Stimulus II sebesar Rp 24,4 triliun, dan Stimulus III (program 8+4+5) senilai Rp 16,2 triliun. Menurutnya, serangkaian stimulus ini berhasil menopang daya beli dan menjaga konsumsi masyarakat.
“Hasilnya terlihat pada kinerja ekonomi yang tumbuh 4,87 persen (yoy) pada triwulan I-2025 dan meningkat menjadi 5,12 persen (yoy) pada triwulan II-2025. Bahkan, inflasi terjaga rendah di level 2,65 persen. Konsistensi dan keberlanjutan stimulus ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan,” kata Puteri.
Selain stimulus, pemerintah juga mendorong likuiditas ekonomi dengan memindahkan uang negara sebesar Rp 200 triliun kepada lima Bank BUMN. Dana tersebut sejauh ini telah tersalurkan dalam bentuk kredit senilai Rp 112,4 triliun atau sekitar 56 persen. “Dampaknya, pertumbuhan uang beredar juga meningkat signifikan hingga 13 persen,” jelas Puteri.
Meski optimis, Puteri mengingatkan agar penempatan dana tersebut tetap diperhatikan secara hati-hati dan terserap maksimal untuk memperkuat aktivitas ekonomi serta intermediasi perbankan.
“Pasalnya, pertumbuhan kredit masih perlu didorong lagi,” imbuhnya.
Puteri juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam diplomasi ekonomi. Ia menyinggung penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen, yang menurutnya menjadi langkah strategis untuk melindungi industri padat karya di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah telah menuntaskan sejumlah perundingan yang membuka peluang investasi lebih besar, termasuk kerja sama ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa, Kanada, dan Peru.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas pasar global bagi produk dalam negeri, mentransfer teknologi, dan memperkuat integrasi Indonesia dalam rantai pasok global.
“Perjanjian-perjanjian ini sangat penting bagi Indonesia dalam memperluas pasar global untuk produk dalam negeri,” tandas Puteri.
Dengan berbagai langkah tersebut, Puteri menegaskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah satu tahun terakhir telah konsisten memihak rakyat, menjaga stabilitas makro, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
