Intime – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai mendapat tekanan dari sejumlah pihak setelah menegaskan penolakannya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).
Indikasi tekanan itu terlihat setelah Menteri Investasi Rosan Roeslani mengusulkan agar semua pihak duduk bersama untuk membahas persoalan utang proyek KCJB yang kini membebani PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
“Saya lihat sekarang mulai ramai, dan mungkin seiring waktu kita akan tahu apakah Purbaya bisa benar-benar bertahan dengan sikapnya. Karena saya baca, sepertinya dia sudah mulai dapat tekanan juga,” kata pengamat ekonomi Dipo Satria Ramli dalam keterangannya, Kamis (16/10).
Ia pun meminta Purbaya untuk tetap teguh pada pendiriannya. Menurut Dipo, langkah Purbaya sudah tepat karena tanggung jawab atas utang proyek KCJB seharusnya tidak dibebankan kepada negara.
“Di kasus ini Purbaya betul. Bahwa memang kereta cepat itu tanggung jawabnya Danantara atau KAI. Jadi kalau ditanya siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas utang kereta cepat Indonesia, yang paling benar ya yang ngutang,” ujarnya
Dipo menegaskan, pihak yang berutang seharusnya bertanggung jawab atas kewajiban pembayarannya, bukan Kementerian Keuangan.
“Yang ngutang yang harus bertanggung jawab, bukan orang lain. Jadi kalau ditanya siapa yang harus membayar, ya harusnya yang memproduksi utang itu. Dalam hal ini saya setuju dengan Pak Purbaya, bahwa itu memang bukan tanggung jawab Kemenkeu,” tegasnya.
Namun demikian, Dipo mengakui bahwa situasi ini tidak mudah karena proyek KCJB sudah melibatkan banyak pihak, termasuk BUMN dan konsorsium asing. Ia juga menilai adanya indikasi tekanan terhadap Purbaya untuk melunak.
“Sekarang kereta cepat itu di bawah Danantara, jadi memang tanggung jawab Danantara. Tapi apakah benar Kemenkeu bisa sepenuhnya lepas tangan dari masalah ini? Saya rasa jawabannya tidak mudah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyampaikan perlunya pembahasan bersama untuk mencari solusi atas persoalan utang proyek KCJB. Hal itu dinilai sebagai sinyal bahwa entitas pelaksana proyek, Danantara maupun KAI, menghadapi kesulitan menyelesaikan kewajiban finansialnya secara mandiri.
