Intime – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Kamis (27/11).
Acara ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah pembangunan dan prioritas program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2027, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Rano menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, sistematis, dan selaras dengan kebijakan nasional. Ia juga menekankan pentingnya memastikan pembangunan Jakarta tetap sejalan dengan perannya sebagai kota global yang berdaya saing.
“Ini menjadi penanda dimulainya rangkaian penyusunan RKPD 2027 yang akan menjadi panduan pembangunan daerah. Seluruh jajaran harus memastikan proses ini berjalan terarah, terpadu, dan responsif terhadap perubahan,” ujar Rano di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta merumuskan penyusunan RKPD dengan berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Wagub Rano menyampaikan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 mengharuskan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terukur, dan responsif terhadap dinamika yang berkembang.
Rano menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, terutama dalam mendukung Program Strategis Nasional dan percepatan Indonesia Emas 2045.
Dia memaparkan kondisi makroekonomi Jakarta yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pada triwulan III Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 4,96 persen. Sementara itu, inflasi pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,69 persen.
Nilai investasi juga meningkat signifikan hingga menembus Rp204,13 triliun, mencerminkan stabilitas ekonomi dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Jakarta. Di sisi sosial, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,05 persen, sedangkan tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,28 persen.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, pembangunan Jakarta pada 2027 diarahkan pada penguatan fundamental melalui DKI Strategic Projects, peningkatan posisi Jakarta sebagai kota global melalui Global City Program, serta pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wagub Rano menjelaskan bahwa terdapat tujuh isu strategis pembangunan Jakarta pada 2027, yaitu kualitas modal manusia, perekonomian yang produktif dan kompetitif, kecukupan penghidupan masyarakat, pemerintahan yang dinamis dan responsif, kecukupan infrastruktur kota, ekosistem yang berketahanan iklim, serta konektivitas kawasan untuk mendukung kegiatan masyarakat.
“Seluruh isu tersebut akan menjadi dasar penyusunan program prioritas dan pengembangan wilayah sesuai karakteristik masing-masing kota/kabupaten administrasi di Jakarta,” imbuhnya.
Wagub Rano melanjutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga tingkat provinsi.
“Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta harus menjaga sinergi dan memastikan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026 serta penyusunan RKPD 2027 berjalan tepat waktu, inklusif, dan berkualitas,” pungkasnya.
