Intime – Keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabiner dengan mengganti empat menteri dan menambah satu kementerian dinilai sebagai respons cepat atas dinamika politik yang memanas sejak 25 hingga akhir Agustus 2024.
Namun, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, pertimbangan di balik pergantian masing-masing menteri tidaklah seragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya semata oleh situasi politik terbaru.
Dalam sebuah analisisnya, Rangkuti menguraikan satu per satu alasan di balik reshuffle tersebut:
1. Sri Mulyani: Posisi Antiklimaks
Rangkuti menyoroti mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai yang paling mencolok. Ia menyanggah bahwa pengunduran diri Sri Mulyani hanya disebabkan oleh peristiwa perusakan rumahnya.
Menurutnya, kejenuhan, mentoknya ide kreatif menangani ekonomi, serta beban kerja yang berat turut memengaruhi. Prabowo, di sisi lain, mungkin melihat hal-hal tersebut sebagai penghambat.
“Jadi ini 2 pandangan yang saling bertemu. Bahwa baik Presiden Prabowo maupun Ibu Sri Mulyani mulai saling sulit mendapat ritme kerja yang padu,” ujarnya.
Rangkuti menilai momentum pengunduran dirinya kini terasa antiklimaks. Berbeda jika ia mundur saat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, yang kala itu akan disambut “gemuruh tepuk tangan”.
2. Budi Gunawan: Kinerja dan Dukungan Melemah
Menurut Rangkuti, ada dua faktor utama yang menyebabkan Menko Polhukam Budi Gunawan (BG) diganti. Pertama, kinerjanya dinilai tidak maksimal dalam mengoordinasi pengamanan dan meredam aksi massa 27-28 Agustus.
“Padahal, dalam kondisi seperti itu, Menko Polhukam sejatinya mengoordinasi kepolisian, TNI, mendagri,” jelasnya.
Faktor kedua adalah melemahnya dukungan politik BG di lingkaran istana, khususnya dari PDIP pasca kasus Hasto Kristiyanto. Melemahnya basis dukungan ini memudahkan Prabowo untuk melakukan reshuffle.
3. Budi Arie: Terkait Kasus Hukum
Reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie disebut Rangkuti sangat kuat dikaitkan dengan namanya yang tersangkut kasus judi online saat masih menjabat di era Jokowi.
“Tak ada alasan menonjol lainnya,” tegasnya.
Situasi ini dinilai kontraproduktif dan kontradiktif dengan janji Prabowo memberantas korupsi.
4. Abdul Kadir Karding: ‘Korban’ Domino
Rangkuti menyatakan tanpa ragu bahwa Menteri Pertanian Abdul Kadir Karding diganti akibat insiden bermain domino. Perilaku tersebut dinilai mencoreng wajah pemerintahan Prabowo pasca demo besar masyarakat terhadap kesombongan elit.
“Karding pergi karena domino semalam,” ucapnya.
5. Dito Ariotedjo: Kinerja dan Reposisi
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di-reshuffle kemungkinan karena kinerja yang tidak berkembang dan keterlibatannya yang minim dalam mengatasi demo yang didominasi anak muda.
Selain itu, pergantian ini juga untuk menjaga keseimbangan koalisi, di mana masuknya kader Golkar (Mukhtarudin) untuk menggantikan Karding harus diimbangi dengan reposisi kursi dari partai lain.
6. Kapolri Tak Tergoyah
Rangkuti menggarisbawahi bahwa meski desakan agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo mundur begitu kuat selama demo, posisinya justru masih aman.
“Ini merupakan pertanyaan yang sulit dijawab,” komentarnya mengenai keteguhan Prabowo mempertahankan Kapolri.
Ray Rangkuti melihat pola besar dari reshuffle ini. Empat dari lima menteri yang diganti adalah mantan menteri di era Presiden Jokowi (Sri Mulyani, Budi Arie, Budi Gunawan, Dito Ariotedjo).
“Dengan begitu, anggota kabinet Pak Prabowo yang merupakan mantan anggota kabinet Pak Jokowi hanya 8 orang lagi. Alias 25% mantan anggota kabinet Pak Jokowi diganti,” paparnya.
Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan bahwa Dejokowinisasi sedang berlangsung. Sebagai gantinya, kabinet Prabowo beralih ke Gerindranisasi, mengkonsolidasikan kekuatan di sekitar dirinya sendiri dan partai pendukung utamanya.
Reshuffle ini dipandang sebagai langkah strategis Prabowo untuk menyesuaikan kabinetnya dengan agenda politiknya sendiri, merespons tekanan, sekaligus membersihkan nama pemerintahan dari berbagai isu yang berpotensi merusak citra.
