Intime – Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan redenominasi Rupiah pada tahun 2026 dinilai bukan sekadar pemangkasan deretan nol di mata uang, tetapi merupakan simbol kepercayaan diri ekonomi nasional.
Meski demikian, kebijakan ini disebut membutuhkan edukasi dan sosialisasi masif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan berbeda-beda.
Pengamat Pemerintahan Muhammad Akbar Maulana menilai, redenominasi harus dipahami lebih dari sekadar kebijakan teknis. Menurutnya, langkah tersebut menandai kesiapan Indonesia untuk tampil sebagai ekonomi yang stabil dan modern di kancah global.
“Ini bukan sekadar urusan angka atau pemangkasan nol di uang kertas. Redenominasi adalah sinyal bahwa ekonomi kita cukup stabil dan siap tampil lebih modern,” ujar Akbar, Minggu (9/11).
Namun, Akbar juga mengingatkan agar kebijakan ini tidak dijalankan secara simbolik semata tanpa kesiapan institusional dan strategi komunikasi publik yang matang. Ia menyoroti masih banyaknya masyarakat yang salah paham, mengira nilai uang akan berkurang setelah redenominasi.
“Banyak orang takut uangnya turun nilainya, padahal bukan begitu. Redenominasi berbeda dari sanering. Kalau sanering memotong nilai uang karena krisis, redenominasi hanya menyederhanakan nominal tanpa mengubah daya beli,” jelasnya.
Menurut Akbar, setelah redenominasi, uang Rp 1.000 hari ini akan setara dengan Rp 1 di masa depan, tanpa perubahan harga barang. Tantangannya, kata dia, adalah memastikan masyarakat benar-benar memahami konsep tersebut di tengah rendahnya literasi keuangan sebagian kelompok masyarakat.
Lebih jauh, Akbar menilai redenominasi akan membawa sejumlah manfaat praktis. Transaksi keuangan menjadi lebih efisien, laporan akuntansi lebih ringkas, dan sistem digital keuangan lebih mudah dioperasikan. Bahkan, bagi investor asing, kebijakan ini akan mempermudah perbandingan dan meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia.
“Namun, kemudahan teknis itu tidak boleh menutupi tantangan administratif dan biaya transisi yang harus ditanggung. Semua sistem dari perbankan, akuntansi, hingga aplikasi digital harus disesuaikan,” ujarnya.
Akbar menekankan bahwa keberhasilan redenominasi tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Komunikasi yang tidak jelas dapat memunculkan salah paham dan kecemasan di masyarakat.
“Pemerintah perlu menyiapkan strategi komunikasi yang cerdas dan membumi, jelas, konsisten, dan bisa menjawab rasa ingin tahu masyarakat. Kebijakan ini juga tidak boleh terkesan tergesa-gesa agar publik merasa dilibatkan, bukan sekadar diberi tahu,” katanya.
Ia menambahkan, aspek psikologis masyarakat juga perlu diperhatikan. Publik yang sudah puluhan tahun terbiasa melihat nominal besar di rupiah tentu akan merasa janggal jika angka-angka itu tiba-tiba disederhanakan. Karena itu, edukasi publik harus dilakukan jauh hari sebelum kebijakan diterapkan.
“Tanpa kesiapan sosial seperti ini, kebijakan teknis sekalipun bisa kehilangan makna di lapangan,” tegasnya.
Akbar mencontohkan, Turki dan Korea Selatan pernah berhasil menerapkan redenominasi karena dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang stabil dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Indonesia, katanya, memiliki modal serupa dengan inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi positif.
Namun, ia mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi di atas kertas belum tentu menjamin kelancaran implementasi di lapangan. Pemerintah harus peka terhadap persepsi dan emosi publik terhadap perubahan nilai uang.
“Bagi saya, redenominasi ini adalah langkah simbolik menuju kedewasaan ekonomi bangsa. Tapi keberhasilannya bukan di atas kertas, melainkan di hati masyarakat apakah mereka percaya dan siap menerima perubahan. Sebab pada akhirnya, redenominasi bukan soal nol di uang, tapi seberapa besar nilai yang kita percayakan pada rupiah itu sendiri,” pungkasnya.
