Intime – Langkah para petinggi TNI mendatangi Markas Polda Metro Jaya pada Senin (8/9) untuk berkonsultasi melaporkan Ferry Irwandi mendapatkan kritik tajam dari Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Ia menegaskan aparat tak perlu memaksakan jika tak ada unsur tindak pidana. Begitu pula sebaliknya, aparat harus bertindak dengan adil jika menemukan unsur pidana yang dilakukan siapa pun.
“Kalau enggak ada indikasi ya jangan dibuat-buat. Tapi kalau memang ada indikasi ya silakan tegakkan hukum seadil-adilnya,” kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/9).
Ia menyatakan penanganan dugaan pidana yang dilakukan youtuber Ferry Irwandi harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Herman meyakini aparat kepolisian memiliki penilaian. Namun, ia mengingatkan agar aparat juga tidak tebang pilih.
“Saya kira di mata hukum kan semua memiliki kesamaan. Semua memiliki hak dan perlakuan hukum yang sama. Itulah hukum tidak tebang pilih,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring mengaku menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi.
Temuan itu, menurut Juinta, berdasarkan hasil patroli siber yang kemudian dikonsultasikan ke Polda Metro Jaya pada Senin (8/9).
Namun, Polda Metro Jaya telah menyampaikan bahwa laporan TNI atas CEO Malaka Project Ferry Irwandi tak bisa diproses lantaran adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab dalam putusan tersebut institusi tidak bisa melaporkan dugaan pencemaran nama baik.
