Oleh Achmad Nur Hidayat MPP (Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute)
Pelantikan menteri dan wakil menteri baru pada reshuffle kabinet Indonesia Maju sudah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022.
Publik melihatnya ini adalah konsolidasi parpol namun untuk apa konsolidasi tersebut dilakukan di era akhir dua tahun pemerintahan akan berakhir? Indikasi lain adalah isu periode tiga ternyata belum benar-benar berakhir, isu dilapangan terlihat Relawan Projo masih berbagi-bagi kaos Jokowi tiga periode.
Publik dapat melihat ada makna lain yang tampak pada acara tersebut mulai kehadiran sejumlah tokoh ke istana pada hari sebelumna, prosesi makan siang hingga gestur keakraban saat Presiden dan para tokoh politik berjalan menuju ruang pelantikan menteri dan wakil menteri baru.
Sebagaimana yang publik tangkap bahwa reshuffle kabinet yang baru selesai putuskan memperlihatkan bahwa orientasi reshuffle kabinet ini lebih kepada konsolidasi politik menjelang pemilu 2024. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa karena menteri-menteri pengganti kapasitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Jika dihitung jumlah partai yang tergabung dengan pemerintah saat ini maka tinggal dua partai yang berada diluar pemerintah yaitu PKS dan Demokrat. Jika melihat angka perhitungan suara untuk kursi DPR pada pemilu 2019 yang lalu bisa dilihat bahwa PKS hanya mempunyai 8,70% suara dan Demokrat hanya mempunyai 9,39% suara sehingga jika PKS dan Demokrat berkoalisi maka kemungkinannya hanya akan mencapai angka kurang dari 18% suara.
Tentunya, jika PDIP dan koalisi KIB yang mencalonkan maka kemungkinan besar hanya ada dua calon presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. Jika tokoh-tokoh partai yang hadir di acara reshuffle kabinet kemarin bersatu menjadi satu koalisi maka tentunya hanya akan memunculkan satu calon presiden sehingga tidak perlu lagi pemungutan suara.
Inilah dampak dari presidential treshold 20% yang ditentang oleh banyak tokoh karena akan menyebabkan banyak suara masyarakat yang tidak tersalurkan. Demokrasi jadi tersumbat.
Seandainya Nasdem konsisten mengusung Anies Baswedan dan PKS serta Demokrat sama-sama berkoalisi dengan Nasdem dalam mengusung Anies maka kemungkinan akan ada tiga pasangan Calon Presiden di Pemilu 2024 yang akan datang.
Walaupun publik tidak yakin dengan komposisi kabinet saat ini diharapkan pemerintah fokus menyelesaikan permasalahan rakyat dengan memberikan solusi kongkrit dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat terutama persoalan ekonomi dan mengesampingkan dulu persoalan politik untuk Pemilu 2024.
