Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di persimpangan jalan tidak jelas. Pangkalnya, satu tahun menjelang tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih disibukkan dengan konflik internal atau perbedaan pilihan calon presiden (capres) yang tidak ada ujungnya.
Saat ini, partai berlambang kakbah itu sibuk dengan perbedaan sikap politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dengan basis partai di daerah terkait dengan sosok capres yang akan diusung di Pilpres 2024.
Mayoritas kader PPP di bawah lebih condong ke mantan Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan. Sedangakan, elitnya cenderung ke Ganjar Prabowo.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono, sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Langkah itu didukung oleh beberapa daerah yang ikut mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar.
Namun, ada juga beberapa daerah yang menyatakan dukungan capres kepada Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai di internal PPP sedang terjadi upaya split ticket voting, di mana terjadi perbedaan pilihan politik pengurus DPP PPP dengan basis pemilihnya.
Situasi ini mengulang peristiwa yang sama di Pemilu 2019. Saat itu PPP mendukung Joko Widodo (Jokowi) sedangkan basis pemilihnya lebih dekat dengan kelompok yang mendukung Prabowo Subianto.
Menurut Arifki, risiko PPP yang hampir gagal masuk parlemen di Pemilu 2019, berpotensi terulang kembali pada Pemilu 2024.
“PPP dukung Ganjar sebagai capres karena salah satu kandidat capres yang memiliki popularitas yang bagus untuk Pilpres 2024. Tetapi, apakah pemilih PPP lebih dekat Ganjar atau capres lainnya?” kata Arifki dalam keterangannya, Jumat (4/10).
“Pemilu yang dilaksanakan secara serentak, PPP tentu tidak hanya memperhatikan capres yang didukung, namun juga dampaknya terhadap suara partai,” tambahnya.
Arifki mengamini, saat ini PPP berada dalam pilihan sulit, sebagai salah satu anggota partai koalisi pemerintah yang kadernya ada di kabinet Jokowi.
Pasalnya, mendukung capres di luar pemerintahan menjadi pilihan yang dilematis. Apalagi PPP juga sudah mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurut Arifki, ada beberapa kemungkinan yang terjadi dengan PPP di Pilpres 2024 terkait dukungan capres. Pertama, PPP mendukung kader potensial yang berasal dari KIB untuk maju sebagai capres dan cawapres.
“Kedua, PPP mendukung Ganjar sebagai capres, hal ini memperkuat KIB sebagai koalisi yang dipersiapkan untuk Ganjar,” ujarnya.
Kemudian yang ketiga, PPP masih berkemungkinan mencari figur lain yang sesuai dengan keinginan pemilihnya. Pilihan ini, kata Arifki, sulit diputuskan oleh elite PPP, karena posisi yang diambil ini akan merusak narasi KIB atau dukungan terhadap Ganjar di tahun 2024.
“PPP itu di tahun 2024 sangat dilema. Memperjuangkan capres yang didukung elite DPP PPP atau menghitung nasib partai jika salah mendukung capres,” tuturnya.
Dikatakan Arifki, pilihan-pilihan yang diambil oleh PPP akan berpengaruh dengan keberanian beberapa caleg untuk maju sebagai calon anggota DPR RI.
“Risikonya lebih besar dari pada maju sebagai caleg DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi, di balik ketidakpastian PPP di tahun 2024 yang berpotensi tidak lolos parlemen atau Parliamentary Threshold(PT). Semua itu lagi-lagi tergantung dari capres yang didukung PPP,” tutup Arifki.
