Intime – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih banyak dihabiskan untuk proses konsolidasi politik dan penyusunan kabinet.
Menurut Dedi, hal itu membuat sejumlah kebijakan strategis yang semestinya bisa dijalankan lebih cepat menjadi melambat.
“Secara umum, Presiden Prabowo sepanjang setahun pertama ini disibukkan menyusun kabinet hingga konsolidasi kekuasaan. Kebijakan yang seharusnya bisa dijalankan lebih cepat malah mengalami pelambatan,” ujar Dedi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10).
Ia menilai hanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas tampak dijalankan lebih awal, namun juga menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
“Kecuali MBG yang menjadi prioritas memang bisa berjalan, tetapi justru alami kendala signifikan,” ucapnya.
Dedi menambahkan, urusan konsolidasi politik di tahun pertama pemerintahan juga menyita banyak waktu meskipun kabinet sudah terbentuk dengan komposisi besar.
“Faktanya tidak membuktikan adanya percepatan, justru kontra dengan misi efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut membuat sulit untuk menilai hasil kerja konkret pemerintahan Prabowo-Gibran karena banyak kementerian yang masih berada pada tahap adaptasi.
“Banyak kementerian baru yang masih sibuk dengan penyusunan anggaran, belum miliki program dan gerakan kebijakan yang menyokong cita-cita nasional,” jelasnya.
Untuk itu, Dedi berharap pada tahun kedua nanti pemerintah dapat menyelesaikan seluruh proses konsolidasi politik dan perombakan kabinet agar fokus kerja lebih cepat dirasakan publik.
“Tahun kedua nanti, ada baiknya Presiden sudah selesai dengan konsolidasi politik, termasuk selesai dengan perombakan kabinet, agar fokus kerja dapat segera dirasakan publik,” pungkas Dedi.
