Intime – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar rapat koordinasi pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 di kantor KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta Pusat.
Rapat dihadiri oleh seluruh Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, Kabag/Kasubbag , Pejabat Pembuat Komitmen serta Bendahara KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dirja Abdul Kadir menyampaikan bahwa kegiatan ini penting dilakukan dalam rangka untuk memastikan pengembalian sisa dana hibah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana 3 bulan setelah penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sisa dana hibah harus sudah dikembalikan ke Pemprov DKI.
Dirinya juga menyoroti pentingnya disiplin dan kontrol dari setiap pegawai di dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran setelah Pemilihan selesai dilaksanakan.
Dirja Abdul Kadir juga mengajak kepada seluruh jajaran untuk terus meningkatkan soliditas internal dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
“Sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengingatkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk mengembalikan sisa anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ia mengingatkan, jangan sampai Bawaslu dan KPU melampaui tenggat waktu pengembalian sisa anggaran Pilkada, yakni April 2025.
“Tenggat waktu 19 April karena 20 (April) itu batas waktu terakhir. Mengingatkan KPU ada sisa dana Rp466 miliar yang harus dikembalikan, juga Bawaslu ada Rp172 miliar yang juga dikembalikan,” ujar Khoirudin, Kamis (20/3).
Ia juga mengingatkan, jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025. Sehingga bisa dimasukan dalam APBD Perubahan.
“Jika terlewat maka harus menunggu tahun depan. Selaku mitra yang memang selama ini sudah banyak komunikasi dan sama-sama sinergi untuk melaksanakan agenda demokrasi kita tentu kita harus berkoordinasi,” ungkap Khoirudin.
