Intime – Pakar Komunikasi Politik & Media Telkom University, Catur Nugroho, menilai, penetapan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Wijaya sebagai Duta Sekolah Rakyat cenderung sebagai alih peran politis, bukan soal konten kebijakan dan transformasi sosial. Sebab, hal seperti ini sering terjadi dalam politik pemerintahan Prabowo.
“Di mana pemilihan pejabat publik atau posisi penting lainnya kerap didasari oleh pertimbangan politik, seperti loyalitas, jaringan, atau sinyal dukungan kepada faksi tertentu dan bukan berdasarkan kapabilitas dan relevansi individu terhadap tugas yang diberikan,” ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/8).
“Tapi, jika memang Seskab Teddy memiliki peran nyata dalam perumusan, pendanaan, atau koordinasi teknis program Sekolah Rakyat, misalnya menjembatani sumber daya dari Setkab, menggerakkan stakeholder, menyukseskan intervensi penguatan masyarakat pendidikan rakyat, maka penetapan itu sepenuhnya bisa diterima,” sambungnya.
Catur melanjutkan, program Sekolah Rakyat seperti dipaksakan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Presiden Prabowo berusaha memastikan program tersebut berjalan dengan menunjuk Teddy sebagai duta sekaligus “pengawal” program.
Kendati demikian, apabila kontribusi Teddy nyata dan terukur, menurutnya, menegaskan bahwa posisi birokrat senior bisa digunakan untuk memperkuat kebijakan sosial partisipatif. Namun, jika cuma simbolisme atau kedekatan politik tanpa jejak kontribusi yang jelas, perlu dipertanyakan urgensi dan substansi penunjukannya.
“Bisa jadi itu mengikis kredibilitas program Sekolah Rakyat serta menurunkan moral para guru dan kepala sekolah rakyat yang berharap program benar-benar pro rakyat, bukan politik identitas elite,” jelas Catur.
Diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menetapkan Teddy Wijaya sebagai Duta Sekolah Rakyat. Keputusan tersebut berdasarkan dorongan para guru dan kepala sekolah.
Gus Ipul, sapaannya, menambahkan, kesuksesan program sekolah rakyat tidak lepas dari peran Seskab dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Baik secara regulasi hingga mengawal setiap tahapan pelaksanaannya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 165 sekolah rakyat pada tahun ajaran 2025/2026 dengan kapasitas 15.895 murid, 2.407 guru, dan 4.442 tenaga pendidik. Hingga kini, sebanyak 100 titik di antaranya telah beroperasi sejak Juli-Agustus.
