Intime – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan kabinetnya bebas dari pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat momen satu tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2025 mendatang.
Menurut Dedi, langkah ini penting agar Prabowo dapat bekerja leluasa tanpa dibayang-bayangi apa yang disebutnya “post power syndrome” Jokowi.
“Prabowo seharusnya membuat kabinetnya bebas dari tokoh tinggalan Jokowi, agar ia leluasa dan tidak dibayang-bayangi post power syndromnya Jokowi,” tegas Dedi kepada awak media di Jakarta, Selasa (14/10).
Dedi menilai selama setahun pertama, pemerintahan Prabowo masih terlihat menanggung beban kebijakan Jokowi, termasuk terkait proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan sektor infrastruktur.
Ia juga menyoroti kehadiran tokoh-tokoh loyalis Jokowi yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo.
“Dua kebijakan yang mungkin membuat Prabowo terseok-seok, soal IKN dan infrastruktur, serta tokoh-tokoh loyalis Jokowi yang terkesan tidak sejalan dengan Prabowo,” imbuh Dedi.
Lebih jauh, Dedi mengungkit ketegangan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang merupakan pilihan Prabowo, dengan sejumlah BUMN atau perusahaan pelat merah. Menurutnya, perseteruan ini menunjukkan adanya ego sektoral antara kubu Prabowo dan Jokowi.
Dedi menekankan, agar pemerintahan Prabowo dapat lebih fokus dan efektif, penyusunan kabinet yang independen dari pengaruh mantan presiden menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
“Misalnya saja, perseteruan Menkeu pilihan Prabowo dengan BUMN, ini menunjukkan jika masih adanya ego sektoral antara kubu Prabowo dan Jokowi, dan untuk membersihkan polemik itu,” pungkas Dedi.
