Intime – Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian atau menjadikannya kementerian tersendiri memicu perdebatan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie mengatakan rekomendasi ini akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai masyarakat ingin melihat langkah nyata dari Presiden terkait reformasi Polri.
“Masyarakat ingin tahu sejauh mana hasil kerja KPRP dan janji Presiden,” ujar Halili di Jakarta, Senin (9/2).
Meski wacana Polri di bawah kementerian ditolak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Halili menegaskan reformasi tidak hanya soal struktur. Substansinya adalah perbaikan internal Polri, termasuk aspek kultural, instrumental, dan mental SDM.
Halili menyoroti banyaknya kritik masyarakat terhadap kinerja aparat yang berakar dari ketiga faktor tersebut.
Menurut Halili, reformasi Polri harus dimulai dari pergantian pucuk pimpinan.
“Mustahil percepatan reformasi berjalan maksimal jika masih dikendalikan Kapolri saat ini yang cenderung mempertahankan kekuasaan,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima masukan dari kelompok sipil, termasuk Abraham Samad, di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1). Pertemuan tertutup itu menekankan perlunya regenerasi pimpinan Polri untuk mendukung reformasi.
Halili menegaskan, fokus reformasi bukan hanya di struktur formal, tetapi memastikan SDM Polri profesional dan mampu menjalankan penegakan hukum sesuai standar.
Pernyataan dan kebijakan Kapolri belakangan dianggap bertentangan dengan semangat reformasi yang diharapkan publik.
