Intime – Kasus meninggalnya siswa kelas IV SD Negeri di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengundang keprihatinan luas. Bocah berinisial YBR (10) diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan psikologis yang berkaitan dengan beban biaya sekolah dan kondisi ekonomi keluarga.
YBR diketahui bersekolah di SD Negeri namun dipungut biaya pendidikan sebesar Rp1,22 juta per tahun. Pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan. Orang tua korban telah membayar Rp 500 ribu pada semester I, sementara sisa Rp 720 ribu masih harus dilunasi pada semester II. Korban disebut kerap ditagih terkait kewajiban tersebut.
Di lokasi kejadian, aparat menemukan surat perpisahan yang ditulis korban menggunakan bahasa daerah Bajawa dan ditujukan kepada ibunya. Isi surat itu menunjukkan tekanan emosi yang kuat dan mengindikasikan beban psikologis berat pada anak usia sekolah dasar.
Pemerhati Kebijakan Publik, Syafril Sjofyan, menilai peristiwa ini sebagai alarm keras bagi pemerintah. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi anak-anak paling rentan.
“Kalau buku tulis dan alat tulis menjadi beban sampai anak putus asa, berarti sistem pendidikan dasar kita gagal,” kata Syafril di Jakarta, Senin (9/2)
Ia menegaskan, pendidikan dasar seharusnya benar-benar gratis, tidak hanya bebas biaya administrasi, tetapi juga mencakup alat belajar inti seperti buku dan alat tulis. Sekolah, kata dia, dilarang menjadikan kekurangan ekonomi sebagai alat tekanan atau hukuman terhadap siswa.
Syafril juga menyoroti pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam membangun komunikasi yang aman bagi anak. Anak harus merasa bebas menyampaikan kesulitan tanpa rasa takut dipermalukan atau dihukum.
Selain itu, ia mendorong pengawasan ketat penggunaan Dana BOS dan sanksi tegas bagi sekolah yang masih memungut biaya dari siswa miskin.
Pemerintah juga diminta menghadirkan layanan kesehatan mental di tingkat sekolah dasar dan melatih guru untuk mendeteksi tanda depresi pada anak.
“Ini bukan tragedi individu. Ini kegagalan kolektif yang seharusnya bisa dicegah,” tegasnya.
