Intime – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik dalam RAPBN 2026, yang awalnya Rp 178,7 triliun menjadi Rp 274,7 triliun.
Sebelumnya, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8), Sri Mulyani memaparkan anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidikan adalah sebesar Rp 178,7 triliun.
Namun, pada Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Menkeu Sri Mulyani mengoreksi anggaran APBN untuk gaji guru, dosen, tenaga pendidikan, dan penguatan kompetensi serta kesejahteraan guru serta dosen adalah mencapai Rp 274,7 triliun.
Artinya, ada perbedaan pada penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) aparatur sipil negara (ASN) daerah dari sebelumnya Rp 68,7 triliun menjadi Rp 69 triliun.
Kemudian, perbedaan signifikan terlihat pada TPG pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, dan gaji pendidik dari sebelumnya Rp 82,9 triliun menjadi Rp 120,3 triliun.
“Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (21/8).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman menjelaskan perubahan itu disebabkan masih ada komponen yang belum masuk perhitungan dalam paparan Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026.
“Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah,” ujar Luky.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggaran pendidikan dijaga untuk tetap mencakup 20 persen dari APBN. Untuk RAPBN 2026, nilainya mencapai Rp757,8 triliun.
Rinciannya, belanja pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp253,4 triliun. Belanja ini ditujukan untuk tunjangan guru negeri/swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.
