Intime – Lembaga riset IndoStrategi merilis hasil survei Kinerja Satu Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran dengan menempatkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendapat skor tertinggi. Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat skor terendah.
“Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/10).
Adapun kementerian yang dipimpin oleh Mu’ti mendapatkan skor tertinggi dengan nilai 3,35 poin, sedangkan kementerian yang dipimpin Bahlil mendapat skor terendah dengan nilai 2,74.
Ali menjelaskan faktor positif yang berpengaruh terhadap penilaian Mendikdasmen, diantaranya karena sistem PPDB/SPMB baru dinilai lebih tertib dan minim gejolak dibanding tahun-tahun sebelumnya, hingga kepemimpinan menteri dinilai teknokratik dan memahami dunia pendidikan dasar.
Di sisi lain, ada juga faktor negatif atas penilaian Mendikdasmen, diantaranya soal kebijakan yang sering berubah-ubah, hingga kesejahteraan guru yang masih rendah.
Untuk Bahlil meskipun mendapatkan skor terendah, dia menjelaskan bahwa terdapat faktor positif yang mempengaruhi penilaian, yakni program hilirisasi mineral dan pertambangan, hingga penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai mengurangi pertambangan ilegal.
Sedangkan faktor negatif terhadap Bahlil, diantaranya karena isu lingkungan yang merusak ekosistem, ketergantungan pada batu bara masih tinggi, hingga aspek kinerja komunikasi publik Menteri ESDM yang masih dinilai retoris dan tidak diimbangi eksekusi konkret di lapangan.
Selain Mu’ti, kementerian yang mendapat skor tertinggi yakni Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), dan Kementerian Pertanian (3,21).
Sedangkan kementerian lainnya yang mendapatkan skor terendah yakni Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77).
Dari riset kinerja kementerian itu, dia menjelaskan terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan nonpolitis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik.
Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antar Kementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang tinggi.
Dia pun menjelaskan bahwa riset evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data diambil dari narasumber yang dipilih secara purposif di 34 Provinsi.
Menurut dia, seluruh narasumber sebanyak 424 orang itu dipilih dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1), dan telah memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah, karyawan swasta, aktivis, guru, pengusaha, atau mereka yang sedang studi strata dua (S2), dan strata tiga (S3).
“Riset juga mendasarkan diri pada sumber-sumber berita baik online maupun offline, dokumen pemerintah dan analisis para pengamat/akademisi,” kata dia.
Survei tersebut dilakukan kepada 424 narasumber dari seluruh daerah di Indonesia terhadap 47 kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Penilaian itu pun dihasilkan karena berbagai pertimbangan, khususnya setelah melihat kinerja selama setahun terakhir.
