Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 harus bebas politik identitas. Hal ini, untuk menjaga persatuan bangsa dan keberagaman.
Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo agar menghindari politik identitas merupakan pesan moral yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia, termasuk elite politik.
“Baik sekali lah. Baik semuanya. Itu kan pesan moral yang ditujukan kepada kita semuanya sebagai anak bangsa,” kata Surya Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI Tahun 2022, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).
Dia menerangkan, politik identitas itu emang selalu ada. Namun, politik identitas yang dimaksud oleh Presiden Jokowi adalah yang membenturkan semangat dan nilai persatuan dengan kepentingan kelompok identitas sendiri.
“Itu saya pikir pesan moralnya di sana. Jadi, semua pidatonya bagus,” kata Surya Paloh dikutip dari Antara.
Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, mengingatkan agar masyarakat maupun elite politik untuk terus mendewasakan demokrasi Indonesia dan memperkuat konsolidasi nasional dengan menghindari politik identitas serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.
“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dalam Sidang Tahunan 2022 yang turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz.
Turut hadir pula, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua MK Anwar Usman, Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti, para menteri kabinet Indonesia Maju, para ketua partai politik dan pejabat negara lainnya.
