Intime – Menjelang akhir tahun 2025, Sekretaris Jenderal Purbaya Indonesia, Rafriandi Nasution, menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah. Ia menilai target tersebut harus menjadi perhatian serius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terutama dalam hal komunikasi kebijakan kepada publik.
Rafriandi menegaskan, Menteri Keuangan perlu menjelaskan secara lebih rinci kepada masyarakat mengenai program, strategi, serta bentuk partisipasi publik yang dapat mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat luas penting agar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
“Meskipun diperkirakan pada 2026 pertumbuhan ekonomi bisa meningkat di atas 5 persen dan ditargetkan berada di kisaran 6–7 persen, Menkeu perlu memperjelas dorongan seperti apa dan dalam bentuk program apa yang dapat melibatkan partisipasi publik agar pertumbuhan itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran,” kata Rafriandi, Kamis (18/12).
Di sisi lain, Rafriandi memuji capaian Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dinilainya berhasil mewujudkan swasembada pangan pada 2025, lebih cepat dari target awal pemerintah. Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa target ambisius dapat dicapai dengan strategi yang tepat dan kepemimpinan yang kuat.
“Awalnya swasembada pangan ditargetkan empat tahun, lalu menjadi tiga tahun, dan akhirnya bisa tercapai dalam waktu sekitar satu tahun. Ini prestasi besar, apalagi didukung keterlibatan puluhan ribu petani muda dan penyuluh,” ujarnya.
Rafriandi pun membandingkan capaian tersebut dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ia mempertanyakan apakah target tersebut juga dapat dicapai lebih cepat dari rencana awal Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan pada 2028 atau 2029.
Lebih lanjut, Rafriandi menekankan pentingnya perluasan komunikasi Kementerian Keuangan dengan dunia usaha, instrumen ekonomi, dan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, serta ormas lainnya agar kebijakan ekonomi mendapat dukungan luas.
Ia juga menyoroti adanya dana APBN sebesar Rp5,6 triliun yang tidak terserap oleh kementerian dan lembaga. Menurutnya, hal itu mencerminkan kegagalan perencanaan program dan perlu dievaluasi secara serius.
“Presiden perlu mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga yang tidak efektif. Bila perlu, pada 2026 dilakukan perombakan kabinet untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkualitas,” pungkas Rafriandi.
