Intime – Beri pengarahan didepan anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Presiden Joko Widodo minta anggota Kadin tanam sorgum di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menekan impor gandum.
Presiden Jokowi mengungkap bahwa gandum menjadi salah satu komoditas yang masih harus impor di tengah situasi krisis pangan global, tapi hal itu bisa diantisipasi dengan subtitusi impor.
Berdasar data yang diungkap Jokowi, Indonesia masih mengimpor 11 juta ton gandum, karena komoditas pangan tersebut tidak bisa ditanam di Tanah Air, tetapi ada opsi untuk menggencarkan budi daya komoditas yang bisa menjadi pencampur dan juga subtitusi pengganti gandum, .
“Gandum bisa dicampur cassava. Gandum bisa dicampur sorgum. Gandum bisa dicampur sagu. Artinya saya mengajak bapak ibu sekalian misalnya di NTT, ada Kadin NTT? Tanam sorgum,” kata Presiden Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa.
Presiden menuturkan pengalamannya mengunjungi Kabupaten Waingapu, NTT, beberapa waktu lalu, dimana ia menemukan di wilayah tersebut kualitas tanahnya relatif marjinal dan minim sumber air, tetapi sorgum bisa tumbuh subur.
“Dicoba ajalah, enggak usah ribuan hektare. Coba dulu 10 hektare, bener ndak sih Presiden ngomong ini. Hitung, kalkulasi, masuk, tanam sebanyak-banyaknya. Itu nanti dipakai untuk campuran gandum,” kata Presiden Jokowi.
“Dan lahan, kalau mau cari berapa ribu hektare pun, ratusan ribu hektare pun di NTT itu banyak. Ini yang kita tunggu dari Kadin itu,” ujar Presiden Jokowi.
Diketahui bahwa pada dalam rapat internal terkait peningkatan produksi sorgum dan kebijakan gandum di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 4 Agustus 2022, Presiden Jokowi meberikan instruksi pengembangan lahan sorgum hingga 154 ribu hektare di Waingapu, NTT,
Data dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan saat ini baru ada 4.355 hektare luas tanam lahan sorgum per Juni 2022 yang kemudian ditargetkan berkembang menjadi 115 ribu hektare pada 2023 dan 154 ribu hektare per 2024.
Pada acara yang dihadiri pimpinan Kadin Indonesia dan Kadin tingkat provinsi ini, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
