Tokoh masyarakat Wambena, Depapre, Papua, Septinus Yarisetouw, menyesalkan pengangkatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar di Bumi Cenderawasih.
Sebab, dapat menimbulkan kekacauan mengingat penobatan tersebut dilakukan sepihak tanpa melibatkan seluruh kepala suku.
“Setiap suku di tanah Papua mempunyai adat sendiri, kepala suku dan ondoafinya yang berbeda. Terkait Lukas Enembe yang mengklaim bahwa dirinya adalah kepala suku besar Papua, adalah hal yang mustahil,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).
Septinus menerangkan, ketokohan Lukas Enembe diakui masyarakat hanya sebagai Gubernur Papua. Namun, politikus Partai Demokrat ini tidak memiliki garis keturunan secara adat sehingga tidak bisa diakui sebagai kepala suku.
“Tidak ada yang bisa mengklaim dirinya menjadi kepala suku besar karena hal tersebut juga berkaitan dengan silsilah keturunan,” tegasnya.
Menurut Septinus, Lukas Enembe sebaiknya fokus dengan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Apalagi, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Lukas Enembe harus berani jujur untuk berbicara sesuai kenyataan kepada KPK agar kasusnya tidak berkepanjangan dan membawa-bawa masyarakat Papua sebagai tameng,” kata Septinus.
Kritik atas pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua juga dikritik tokoh masyarakat Depapre, Onesimus Indey. Alasannya, proses pengangkatan tidak sesuai adata.
“Masyarakat pesisir ini Mulau, dari Skouw sampai Sarmi, kami punya kepala suku masing-masing, kami punya ondoafi. Kalau Bapak Lukas sebagai Gubernur itu kami akui, tapi kalau sebagai kepala suku besar secara umum, saya tidak setuju. Panggil dulu semua ondoafi dari kampung-kampung, dari semua suku-suku, untuk nobatkan dia, baru kami akui,” tuturnya.
Menurut cucu pahlawan nasional Marthen Indey ini, sangat sulit menobatkan kepala suku besar Papua. Pangkalnya, terdapat sekitar 250 suku di Papua dan satu sama lain memiliki kedudukan yang sederajat.
“Semua suku dan kampung-kampung di wilayah pantai ini punya pemimpinnya masing-masing. Begitu juga suku-suku di pegunungan. Kalau gubernur, ya, hanya satu untuk umum, bagi kami semua,” jelasnya.
Onesimus berpendapat, pengangkatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar justru membuat warga resah. “Karena bisa mengganggu ketenteraman masyarakat di kampung-kampung.”
Dirinya berpendapat demikian lantaran banyak masalah lain menyangkut Lukas Enembe yang belum menemukan titik terang. Misalnya, kasus korupsi dan para simpatisan yang berada di kediaman Lukas Enembe
“Sudahlah, Bapak Lukas ikut saja proses hukum supaya masalah cepat selesai. Kasihan mereka yang jaga rumah Bapak Lukas, sudah berhari-hari kasih tinggal anak, istri, dan pekerjaan mereka,” ujarnya.
“Kalau Bapak Lukas sudah tahu ada masalah, ya, Bapak sendiri yang hadapi. Jangan libatkan kami masyarakat yang tidak tahu apa-apa dan bawa-bawa adat,” tutup Onesimus.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pada APBD Papua. Pengusutan kasus ini mengalami kendala karena Lukas Enembe tercatat sudah mangkir dua kali saat dipanggil KPK untuk diperiksa, yakni pada 12 September dan 25 September.
Lukas Enembe beralasan, kondisi kesehatannya tengah memburuk sehingga tidak memungkinkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Belakangan, Lukas Enembe meminta pemeriksaan dilakukan lapangan.
Hal tersebut, menurut kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, berdasarkan permintaan masyarakat adat Papua. Dalihnya, Lukas Enembe telah menyandang kepala suku besar per 8 Oktober.
KPK juga sempat melayangkan surat panggilan sebagai saksi kepada istri dan anak Lukas Enembe, Yulice Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe, terkait kasus korupsi tersebut. Namun, keduanya tidak hadir dengan dalih hukum adat Papua yang mewajibkan keduanya merawat Lukas Enembe yang sedang sakit.
