Intime – Naik bus kota di Jakarta dahulu kerap menjadi pengalaman menantang. Penumpang berdesakan, bus berhenti sembarangan, dan sopir mengejar target pendapatan harian.
Kritik terhadap layanan sering berhenti pada keluhan, tanpa menyentuh persoalan mendasar terkait pengelolaan angkutan umum.
Pengamat Transportasi, Muhamad Akbar, menilai akar masalah itu terletak pada rezim setoran sopir, di mana fokus utama adalah mencapai target pendapatan, bukan keselamatan, kenyamanan, atau keteraturan layanan.
“Ketidakteraturan diterima sebagai kebiasaan harian, bukan persoalan sistem,” kata Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1).
Perubahan mulai terlihat ketika TransJakarta beroperasi pada 14 Januari 2004. Bus berhenti hanya di halte, tiket menjadi prasyarat perjalanan, dan antrean mulai diperkenalkan.
Sistem ini memperkenalkan keteraturan baru bagi penumpang dan sopir, sekaligus menata hubungan kerja melalui gaji tetap dan kontrak kinerja bagi operator.
TransJakarta menjadi lebih dari sekadar moda transportasi; ia berfungsi sebagai “sekolah” kebijakan angkutan umum. Layanan tidak lagi dinilai dari jumlah kendaraan atau penumpang, tetapi dari kualitas dan kepastian operasional.
Penumpang diajak menyesuaikan diri dengan aturan: berjalan ke halte, antre, dan naik-turun di tempat yang semestinya.
Dampak budaya ini terasa pada pengoperasian moda baru, seperti MRT dan LRT, yang lebih mudah diterima karena masyarakat telah terbiasa dengan perilaku angkutan massal.
TransJakarta juga menekankan keterpaduan layanan antar moda, serta pengurangan dampak ekologis dengan bus berbahan bakar gas dan listrik.
Meski masih ada tantangan, seperti kepadatan pada jam sibuk dan aksesibilitas bagi kelompok rentan, Muhamad Akbar menekankan bahwa TransJakarta menunjukkan pentingnya integrasi sistem, budaya pengguna, dan peran negara.
Ulang tahun TransJakarta seharusnya menjadi refleksi bahwa membangun angkutan umum bukan hanya soal infrastruktur, tetapi membentuk cara berpikir baru bagi kota yang tertib, manusiawi, dan berkelanjutan.
