Intime – Ustad Das’ad Latif Huda menyoroti kasus bunuh diri siswa SD YBS karena orangtuanya tidak punya uang Rp 10.000 untuk membeli buku dan pena.
Dosen Universitas Hasanuddin itu meminta pejabat di Indonesia menjadikan peristiwa ini sebagai bahan introspeksi.
“APA YANG SALAH? Ulama, cendekiawan, serta staf ahli di lingkup istana semoga menjadikan ini koreksi memperbaiki diri,” tulis Das’ad di akun Instagram @dasadlatif1212, Rabu (4/2).
Das’ad membandingkan kondisi ini dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 223,5 triliun atau 47,5 persen dari anggaran pendidikan. Menurutnya, masih banyak anak yang tidak bisa mengakses kebutuhan pendidikan dasar.
Ia menilai MBG lebih bersifat kebijakan populis daripada upaya pemenuhan hak struktural anak.
Kebijakan MBG menunjukkan pergeseran paradigma negara dari pemenuhan hak struktural menuju pendekatan populis berbasis citra. Negara hadir memberi makan, tetapi absen saat anak membutuhkan buku, alat tulis, dan jaminan keberlanjutan sekolah. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi pembangunan manusia, melainkan sekadar pelengkap kebijakan populis.
Lebih jauh, implementasi MBG sendiri menyisakan persoalan serius. Sejumlah laporan kasus keracunan makanan di berbagai daerah menandakan lemahnya kesiapan, pengawasan, dan tata kelola program berskala raksasa tersebut. Alih-alih memperkuat kualitas hidup anak, MBG justru berpotensi menciptakan risiko baru.
Kasus YBS menjadi bukti bahwa masalah utama pendidikan Indonesia bukan ketiadaan makanan semata, melainkan kemiskinan struktural, ketimpangan akses, dan minimnya bantuan langsung bagi keluarga miskin.
Jika 223,5 triliun dialokasikan untuk memperkuat pendidikan gratis yang benar-benar gratis—termasuk alat belajar dan jaminan sosial—barangkali tragedi semacam ini dapat dicegah.
Negara semestinya tidak sekadar hadir di piring makan, tetapi juga di ruang kelas dan kehidupan nyata anak-anak miskin.
