Intime – Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai usulan pembentukan koalisi permanen merupakan langkah politik untuk mengamankan posisinya di internal partai berlambang beringin tersebut.
Penilaian itu muncul setelah Bahlil, dalam puncak perayaan HUT Partai Golkar, menyampaikan komitmen mendukung Presiden Prabowo Subianto baik dalam pemerintahan maupun pencalonan pada Pilpres 2029 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Prabowo.
“Bahlil ingin mengunci minimal koalisi KIM Plus ini agar tidak memunculkan atau mendukung tokoh lain untuk Pilpres 2029, dan hanya menjadikan Prabowo sebagai calon tunggal dari koalisi tersebut,” ujar Iwan kepada awak media di Jakarta, Senin (8/12).
Iwan menegaskan, gagasan koalisi permanen sejatinya tidak dikenal dalam sistem politik Indonesia. Dinamika politik yang berubah cepat, menurutnya, membuat sulit untuk memastikan koalisi dapat bertahan hingga waktu yang panjang.
“Oleh karena itu, kepastian koalisi permanen tidak bisa dijamin mengingat karakter parpol yang menyesuaikan dengan kondisi politik,” jelasnya.
Lebih jauh, Iwan menyampaikan bahwa tidak ada jaminan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo akan bertahan hingga 2029. Ia menyoroti kecenderungan partai politik di Indonesia yang lebih menitikberatkan keputusan pada kepentingan politik jangka pendek.
“Kecenderungan pilihan politik publik dan pastinya terkait dengan kepentingan. Contoh terdekat kemarin terjadi di Pilpres 2024, seperti PKB yang menjadi lawan Prabowo, cepat-cepat gabung pemerintahan setelah kalah. Artinya tidak ada komitmen dalam politik, yang ada hanya kepentingan yang abadi,” tandas Iwan.
