Intime – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai harus disikapi secara hati-hati dan tetap berorientasi pada penguatan demokrasi.
Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI periode 2014–2024, Nurhayati, menanggapi kembali menguatnya diskursus perubahan sistem Pilkada.
“Saya menilai isu ini perlu disikapi secara hati-hati dan berorientasi pada penguatan demokrasi,” kata Nurhayati kepada awak media di Jakarta, Sabtu (3/1).
Nurhayati menegaskan, sebagai pihak yang pernah mengikuti kontestasi politik, Pilkada langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang memberikan ruang partisipasi publik secara luas dalam menentukan pemimpin daerah.
Menurutnya, mekanisme pemilihan langsung juga berperan penting dalam membangun akuntabilitas antara kepala daerah dan masyarakat yang dipimpinnya.
“Pilkada langsung bukan sekadar proses memilih, tetapi sarana rakyat untuk menilai, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban pemimpinnya,” tegas Nurhayati.
Ia mengakui bahwa dalam praktiknya, Pilkada masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, salah satunya tingginya biaya politik yang kerap memicu praktik-praktik tidak sehat.
Namun, menurut Nurhayati, persoalan tersebut seharusnya dijawab dengan perbaikan tata kelola pemilu, penguatan sistem pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas, bukan dengan mengurangi hak konstitusional rakyat untuk memilih secara langsung.
“Pemilihan melalui DPRD memang sering dinilai lebih efisien secara administratif dan biaya, tetapi berpotensi menjauhkan proses demokrasi dari rakyat serta membuka ruang politik transaksional yang kurang transparan,” ujarnya.
Atas dasar itu, Nurhayati berharap evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada dapat diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik.
Ia mengingatkan agar evaluasi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan efisiensi jangka pendek.
“Oleh karena itu, evaluasi Pilkada sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik, bukan sekadar efisiensi jangka pendek,” tandasnya.
