Intime – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi kasus dugaan pelanggaran mutu beras subsidi yang didistribusikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Food Station Tjipinang Jaya.
Pria yang akrab disapa Bang Doel ini memastikan Pemprov DKI Jakarta tak akan menolerir pelanggaran jika memang berbuat salah.
“Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan,” kata Rano di Kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/7).
Rano mengaku sudah mendapatkan laporan langsung dari Food Station bahwa informasi tersebut tidak benar. Tetapi, dia tetap menghargai proses pemeriksaan yang tengah berjalan.
“Tapi saya mendapat laporan, Tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu (beras oplosan) tidak benar,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Andi Amran menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejauh ini, terdapat 10 produsen yang sudah diperiksa.
“Saya sampaikan, 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” ujar Amran.
