Intime – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ulang rencana membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Alumnus Universitas Katolik Parahyangan ini menilai, rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Menurut Andreas, politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia mengajarkan agar bangsa ini tidak terjebak dalam satu blok kekuatan dunia. Indonesia, kata dia, harus tetap bebas menentukan sikap sekaligus aktif memperjuangkan kepentingan nasional dan menjaga ketertiban dunia.
“Dari sudut pandang politik bebas aktif, saya kira Presiden Prabowo perlu berpikir ulang untuk membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump ini. Mari kita kaji kembali secara serius,” kata Andreas kepada wartawan, Senin (26/1).
Politikus PDI Perjuangan itu menyarankan Indonesia lebih baik memperkuat peran dan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketimbang tergesa-gesa bergabung dengan inisiatif baru yang dinilainya kental dengan nuansa unilateralisme.
“Dengan segala kekurangannya, PBB sejauh ini masih mampu mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga,” ujarnya.
Andreas menilai pembentukan Dewan Perdamaian justru memperkuat pandangan bahwa Presiden AS Donald Trump ingin menjalankan politik luar negeri secara sepihak. Menurutnya, Trump ingin menempatkan Amerika Serikat sebagai penentu utama ketertiban dunia.
“Bahwa ketertiban dunia ditentukan oleh Amerika Serikat,” katanya.
Ia juga menyinggung sejumlah langkah Trump yang dinilai menunjukkan kecenderungan unilateralisme, seperti isu penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro hingga rencana penguasaan Greenland yang saat ini berada di bawah Denmark.
Andreas menduga Dewan Perdamaian tersebut berpotensi menjadi alat kekuasaan Trump. Pasalnya, keanggotaan dan pengambilan keputusan ditentukan langsung oleh Trump, termasuk adanya biaya sebesar 1 miliar dolar AS untuk kursi tetap.
“Ide Dewan Perdamaian, meski dikemas multilateralis, berpotensi hanya menjadi boneka untuk menjalankan politik unilateralis Trump,” pungkasnya.
