Intime – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyatakan dukungannya terhadap program digitalisasi pasar tradisional yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama Perumda Pasar Jaya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci dalam mendorong modernisasi transaksi sekaligus menciptakan transparansi ekonomi di tingkat pedagang.
“Pemprov DKI sudah melaksanakan digitalisasi di beberapa pasar. Itu sangat baik,” ujar Wibi di kawasan Kota Tua, Rabu (27/8).
Politisi Partai NasDem itu menilai, antusiasme pedagang meningkat sejak hadirnya fasilitas pembayaran non-tunai. Stimulus yang diberikan pemerintah juga mendorong para pedagang lebih berani beralih ke metode transaksi digital.
“Pedagang berlomba menggunakan fasilitas non-tunai,” terangnya.
Wibi menambahkan, penerapan sistem pembayaran digital membuat pelaku usaha semakin siap menghadapi perubahan perilaku konsumen yang kini kian mengandalkan transaksi non-tunai.
“Jadi, orang tergerak untuk menyiapkan fasilitas non-tunai di pasar. Masyarakat pun bisa menggunakannya dengan baik,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pasar agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh pedagang maupun pembeli.
“Digitalisasi pasar harus dipercepat karena itu memudahkan pedagang dan pembeli, sekaligus membantu pemerintah mencatat transaksi secara transparan,” kata Wibi.
Hingga Agustus 2025, tercatat 153 pasar dikelola Perumda Pasar Jaya. Dari jumlah tersebut, 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan penerapan transaksi digital.
Data Pasar Jaya menunjukkan, penggunaan QRIS di pasar-pasar tersebut meningkat hampir 47 persen, sementara transaksi berbasis e-commerce juga naik lebih dari 40 persen.
Ke depan, program ini ditargetkan merambah 130 pasar lainnya agar seluruh pedagang memiliki akses terhadap sistem pembayaran modern.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta.
