Intime – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menilai keputusan pengambilalihan pengelolaan air bersih di Jakarta dari pihak swasta ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya merupakan langkah tepat yang diambil eksekutif bersama legislatif.
Menurutnya, hampir 25 tahun pengelolaan air bersih di Ibu Kota diserahkan ke pihak swasta, namun hasilnya tidak maksimal.
“Kita punya pengalaman panjang yang kurang mengenakan ketika air ini dikelola swasta,” ujar Basri Baco di Jakarta, Sabtu (20/9).
Ia menegaskan, PAM Jaya hari ini merupakan buah dari kebijakan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. “25 tahun Palyja dan Aetra ternyata tidak membuat PAM Jaya lebih baik,” tambahnya.
Baco menilai, dalam dua tahun terakhir kinerja PAM Jaya jauh lebih cepat berkembang dibanding BUMD lain. Hal itu tercermin dari cakupan layanan yang sudah mencapai 74,24 persen.
Meski begitu, ia menekankan perlunya perubahan pola pikir agar BUMD tidak hanya sekadar menjadi penyedia layanan publik, melainkan mampu beroperasi profesional, berintegritas, dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD tidak boleh jadi beban Pemda. Justru sebaliknya, harus memberikan kontribusi terhadap PAD kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Baco menyebut profesionalisme adalah kunci utama agar layanan PAM Jaya semakin maksimal. Tanpa hal itu, mustahil pelayanan bisa berjalan optimal.
Di sisi lain, ia mengingatkan adanya kesenjangan layanan di masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk berpenghasilan rendah. Bahkan, ia menyoroti masih ada warga miskin yang harus membayar air lebih mahal dibanding kelompok masyarakat mampu.
“Ini bisa dibilang kegagalan kita, faktor keadilan belum tercapai,” kata Baco.
Oleh sebab itu, ia meminta PAM Jaya lebih memprioritaskan pelayanan di wilayah kumuh serta masyarakat menengah ke bawah yang hingga kini belum sepenuhnya terjangkau jaringan air bersih.
