Intime – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa isu mengenai rencana penerapan darurat militer di Indonesia tidak benar.
“Jadi tidak ada kita mau ngambil alih. Itu tidak ada,” ucap Tandyo saat ditemui di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin (1/9).
Ia menjelaskan, untuk pengamanan aksi massa adalah domain dari Kepolisian Repuublik Indonesia (Polri)
Sedangkan, kata dia, TNI hanya memberikan bantuan kepada institusi lain berdasarkan regulasi dan permintaan resmi.
“Kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan itu sendiri,” jelas dia.
Menurutnya, Presiden Prabowo pada 30 Agustus lalu telah memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk membahas situasi nasional.
Jenderal bintang empat itu menerangkan, dari pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kepolisian tetap menjadi garda terdepan dalam penanganan keamanan.
“Tidak ada kita mau mengambil alih, itu tidak ada. Yang dikedepankan adalah Kapolri dulu. Baru setelah itu, jika ada kondisi tertentu, barulah TNI hadir bersama Polri. Jadi tidak ada keinginan kita untuk mengambil,” tegas Tandyo.
Ia menambahkan, TNI bersama Polri tetap solid dalam menjaga stabilitas nasional. Isu mengenai darurat militer yang berkembang di publik disebutnya tidak berdasar dan menyesatkan.
