Intime – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar menjaga cara komunikasinya dalam mengomentari pernyataan para petinggi negara maupun kebijakan lembaga lain.
Ia menilai komentar bernada kritik yang seringkali dilontarkan Menkeu Purbaya sebelum ini dapat merusak hubungannya dengan para elit di Indonesia, sehingga tidak mendapat dukungan dalam kinerjanya.
“Yang harus dijaga dan harus kita ingatkan terus ke Pak Purbaya supaya beliau sukses adalah support dari elit yang lain, menteri yang lain, BUMN, karena mereka adalah partner untuk bekerja bareng. Mengkritik kebijakan boleh, tetapi menurut saya caranya harus lebih soft, dan ada beberapa hal yang sebaiknya didiskusikan di ruang tertutup,” ujar Wija sapaan akrab Wijayanto saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Kamis (16/10).
Menurut Wija, seorang Menkeu merupakan pejabat penting yang harus menjaga sinergi dengan para pemangku kebijakan, agar persoalan keuangan negara, seperti pajak maupun target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berjalan normal.
“Menteri Keuangan di sebuah kesebelasan itu ibarat striker. Kalau penerimaan pajak tidak tercapai, dia
akan dimarahi. Kalau defisit APBN melebihi target, dia akan dihujat. Kalau spending tidak tepat sasaran, dia akan dihujat. Nah, dia (Menkeu) bisa mewujudkan itu ketika menteri-menteri yang lain, gubernur-gubernur itu bergerak sinergis,” katanya.
Menkeu Purbaya sering menjadi sorotan publik akibat komentarnya yang dinilai kontroversial dalam menanggapi saran atau kritikan dari berbagai pihak. Misalnya saat merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal penarikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia juga sempat bersinggungan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai disebut keliru dalam membeberkan harga subsidi gas elpiji dan BBM yang seharusnya diterima masyarakat.
Belum lagi komentar Menkeu Purbaya yang menyebut Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini perlu belajar lagi saat Didik mengkritik penempatan dana pemerintah Rp200 triliun ke Himpunan Bank Negara
(Himbara).
Wija mengatakan, para pejabat mempunyai latar belakang masing-masing yang harus diperhatikan sebelum Menkeu Purbaya memberikan komentar, agar tidak menjadi polemik, bahkan menyinggung perasaan.
“Sehingga harus dikurangi serangan-serangan atau statement-statement ke menteri yang lain. Anyway, birokrasi ini isinya adalah orang-orang, bukan robot, bukan komputer, Mereka punya preferensi, ada emosi dan perasaan. Tapi saya melihat beliau (Menkeu Purbaya) akan cepat belajar,” kata Ketua Yayasan Universitas Paramadina tersebut.
Kendati demikian, Penasehat Ekonomi Gubernur DKI Jakarta 2019-2022 itu menjelaskan, Menkeu Purbaya yang menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati tersebut berhasil mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu membuat posisi Menkeu Purbaya semakin diuntungkan, karena ia tidak perlu mencari dukungan orang lain saat menerapkan suatu kebijakan.
“Dalam konteks Pak Purbaya tentunya kita berharap ya, harapan yang begitu tinggi dari masyarakat ini bisa diwujudkan suatu ketika nanti. Tapi fakta bahwa beliau membawa angin segar, karena banyak masyarakat memberikan dukungan, respons positif itu modal luar biasa,” kata Wija.
Oleh karena itu, Wija berharap Menkeu Purbaya lebih berhati-hati menyampaikan komentarnya, apalagi yang berkaitan dengan kinerja para pejabat negara lainnya.
“Saya yakin, saya melihat sendiri beliau (Menkeu Purbaya) mau kok belajar, jadi statement-statement spontan itu mulai berkurang. Dan saya harapkan ke depan makin banyak diskusi-diskusi internal dengan elit yang lain, sehingga tidak perlu ada diskursus di publik,” ucapnya.
