Intime – Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) menjadi direktur utama badan usaha milik negara (BUMN) dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja perusahaan pelat merah.
Menurut Jerry, langkah tersebut mencerminkan kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan keahlian di tubuh BUMN yang selama ini dinilainya masih terbatas.
“Salah satu faktor utamanya tak lain expert, competence and skill atau keahlian dan kompetensi kita yang rendah. Kalau memang harus menggunakan tenaga asing atau diaspora, tidak masalah, yang penting perusahaan BUMN kita bisa maju dan profesional, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Jerry, Minggu (19/10).
Ia menilai sejumlah BUMN selama ini belum menunjukkan kinerja optimal. Jerry mencontohkan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang masih mencatat kerugian besar, meski telah menghabiskan anggaran negara dalam jumlah signifikan.
“Akibatnya, negara harus menangggung Rp116 triliun akibat proyek ugal-ugalan Jokowi dan ‘perdana menteri’ Luhut Binsar Pandjaitan,” ujarnya.
Jerry juga menyoroti tingginya gaji pejabat BUMN yang disebut mencapai ratusan juta rupiah per bulan, namun masih diwarnai praktik korupsi dan inefisiensi.
“Saya bisa menyebut, ini lah langkah brilian Prabowo, membubarkan Kementerian BUMN. Belum lagi, penghapusan tantiem dari sekitar 5.000 komisaris di 1.000 perusahaan, bisa menghemat sekitar 500 juta Dollar Amerika per tahun,” ujarnya lagi.
Ia menyebut, sekitar 52 persen BUMN saat ini mengalami kerugian akibat lemahnya kepemimpinan dan kurangnya profesionalisme. Berdasarkan hitungannya, jika rata-rata kerugian BUMN mencapai Rp 50 triliun per tahun, maka dalam satu dekade total kerugian mencapai Rp 500 triliun.
Lebih lanjut, Jerry mencontohkan sosok profesional asing yang bisa dijadikan rujukan, seperti Balagopal Kunduvara, mantan petinggi Singapore Airlines yang dinilai berperan dalam membawa maskapai tersebut menjadi salah satu yang terbaik di dunia.
“Selain mengundang WNA sebagai pimpinan BUMN, pemerintah juga bisa memanfaatkan program diaspora. Memanggil para ahli dari luar negeri untuk menjabat di Indonesia. Biar perusahaan negara ini tetap maju,” pungkasnya.
