Penambahan kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Pangkalnya, ini erat kaitannya dengan kebutuhan menjalankan roda pemerintahan.
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi, menilai, penambahan jumlah kursi menteri merupakan konsekuensi dari sistem multi partai yang dianut demokrasi Indonesia.
“Presiden dan Wakil Presiden terpilih didukung oleh koalisi partai, tentu saja pembentukan kabinet pasti bersifat politis tidak bisa sepenuhnya teknokratis atau zaken kabinet,” kata Reza di Jakarta, Senin (13/5)
Menurut dia, pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran sudah pasti mempertimbangkan unsur kekuatan koalisi partai pendukung demi menjaga stabilitas pemerintahan. Sehingga, dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat menjalankan program prioritasnya.
“Mengenai jumlahnya, tentu sebaiknya tidak hanya kepentingan akomodasi politik semata, tetapi juga urgensi dan kebutuhan mendukung visi strategis presiden terpilih,” ujarnya.
“Hal ini tentu saja Presiden terpilih yang tahu kebutuhannya,” sambungnya.
Kendati demikian, Ade berpandangan jika memang Prabowo menambah jumlah kursi mencapai 40 maka harus dijelaskan kepada publik soal urgensinya. “Jika memang jumlahnya 40, tentu perlu dijelaskan rasionalitasnya kepada publik meski itu hak prerogatif presiden,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah kursi kabinet menjadi 40 menteri sangat politis.
JK berharap penambahan kursi menteri itu bukan hanya untuk mewadahi kepentingan para pendukungnya. Jika itu menjadi alasan, dia menilai kebijakan 40 menteri sangat politis.
“Itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, bukan zaken kabinet, tetapi kabinet yang lebih politis,” kata JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/5).
