Jangan Hanya Menindak, DPRD DKI Minta Pemprov Berikan Solusi kepada Jukir

DPRD Jakarta mendesak Pemprov DKI menyiapkan solusi setelah mengeluarkan kebijakan menertibkan juru parkir liar (jukir). Termasuk di minimarket.

Anggota Komisi B DPRD DKI, August Hamonangan, menyatakan, solusi bisa dilakukan dalam banyak hal. Sehingga, kebijakan penertiban tak berdampak konflik sosial.

Misalnya, pembinaan kepada jukir terdampak penertiban. Pembinaan tersebut di antaranya dengan menjadi pelaku menjadi relawan parkir resmi.

“Jukir itu tidak semuanya jahat, tidak semuanya nakal. Barangkali ada yang bisa dijadikan relawan parkir misalnya ada pembinaan dari Dinas Perhubungan (Dishub) maupun dari Unit Pengelola Parkir,” ujar August pada rapat kerja bersama Dishub di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/5).

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI,  Muhammad Taufik Zulkifli. Ia mengatakan, sebelum menggelar penertiban Pemprov perlu mengetahui duduk persoalan yang ada.

Sebab tidak semua pengunjung atau pemilik minimarket merasa dirugikan dengan keberadaan juru parkir.

“Sebenarnya kalau kita lihat dia orang baik, dan dia memang mengatur supaya tidak berantakan parkirnya, mungkin bisa dibuat kerja sama dengan minimarket,” ungkap dia.

Namun, tegas Taufik, Pemprov DKI harus menindak tegas terhadap jukir liar yang bersifat premanisme. Terlebih hasil pendapatan dari Jukir liar tersebut dimanfaatkan oleh segelintir oknum.

Seperti peristiwa viral baru-baru ini, menayangkan Jukir liar mengenakan tarif sebesar Rp150 ribu kepada pengunjung di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

“Misalnya seperti yang viral kemarin di masjid Istiqlal harus bayar Rp150 ribu itu memang harus ditertibkan karena sudah menuju kepada apa premanisme,” jelas dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan akan membina Jukir liar di minimarket. Pembinaan tersebut dilakukan secara humanis persuasif dengan tidak lagi menjadi jukir liar di minimarket.

“Dalam penertiban jukir liar di minimarket itu yang akan kami lakukan adalah pembinaan secara humanis persuasif. Jadi artinya mereka akan kita bina agar tidak terjadi lagi yang namanya keluhan masyarakat terhadap tagihan biaya parkir di minimarket yang menyebabkan keresahan,” pungkas dia.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Indonesia Terkini