Intime – Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/5).
Kegiatan tersebut membahas peningkatan produktivitas nelayanmelalui pemanfaatan energi terbarukan. Forum tersebut juga menjadi ruang kajian untuk melihat kebutuhan nelayan di tengahperubahan kawasan pesisir Jakarta.
Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan SekretariatDPRD DKI Jakarta Nur Achmad mengatakan, FGD tersebutmerupakan bagian dari kerja sama kelembagaan sesuai arahanpimpinan DPRD DKI Jakarta.
“FGD ini merupakan kerja sama sesuai arahan pimpinan. Kami mencoba berkolaborasi dengan Lemhannas RI yang memilikibanyak ahli di bidang yang diperlukan di DKI Jakarta,” ujar Nur.
Nur menjelaskan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta memilih isunelayan karena Jakarta memiliki kawasan pesisir yang membutuhkan perhatian serius.
Produktivitas nelayan perlu ditopang melalui pendekatan yang lebih adaptif. “Untuk kali ini, kami mengangkat temapeningkatan produktivitas nelayan melalui energi terbarukan,” kata Nur.
Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Mayjen TNI IpungPurwadi menilai, masukan dari berbagai narasumber dalam FGD menjadi bahan penting untuk menyusun arah rekomendasi. Rekomendasi tersebut nantinya dapat digunakan untukkepentingan Sekretariat DPRD DKI Jakarta.
“Kita sudah mendengar dari banyak narasumber untukmenemukan strategi terbaik. Nantinya strategi itu akandirumuskan dalam kajian yang menghasilkan rekomendasi,” jelas Ipung.
Ipung mengatakan, kajian tersebut masih memerlukansinkronisasi agar hasilnya dapat menjawab kebutuhan daerah. Rekomendasi yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen. Namun dapat memberi manfaat bagi Jakarta.
“Dari dua rekomendasi yang akan kita buat, perlu juga sinkronisasi kembali. Sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar bisa bermanfaat bagi kepentingan DKI Jakarta,” terangIpung.
Menurut Ipung, tantangan nelayan Jakarta tidak dapatdilepaskan dari perkembangan pembangunan di wilayah pesisir. Ruang pembangunan yang terus meluas dinilai membuatpersoalan nelayan perlu dikelola secara hati-hati.
“Kondisi Jakarta sangat pelik, terutama di tengah pembangunanyang terus berkembang sampai wilayah pesisir. Hal inibersinggungan dengan nelayan yang hidup di kawasan tersebut,” ucap Ipung.
Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI mengatur kawasanpesisir secara lebih baik. Pengaturan itu agar pembangunan dan aktivitas nelayan tetap berjalan seimbang.
“Kondisi ini perlu diatur dengan baik oleh Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta agar tidak menimbulkan situasi yang semakinruncing,” ujar Ipung.
Ipung berharap peningkatan produktivitas nelayan dapat menjadijalan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir. Energiterbarukan dinilai dapat menjadi salah satu instrumenpendukung aktivitas perikanan.
“Persoalan nelayan DKI Jakarta harus diselesaikan dengan baikmelalui peningkatan produktivitas. Dengan begitu, ekonominelayan bisa tetap sejahtera,” kata Ipung.
Nur Achmad menambahkan, hasil kajian Lemhannas RI akanmenjadi bahan masukan bagi DPRD DKI Jakarta. Masukantersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan regulasi, program, maupun dukungan anggaran.
“Harapannya, dari hasil kajian nanti ada rekomendasi. Bisa terkait revisi aturan atau penambahan anggaran untuk kebutuhanperalatan,” ungkap Nur.
Ia memastikan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta akan meneruskanrekomendasi tersebut kepada unsur pimpinan DPRD. Denganbegitu, hasil kajian dapat ditindaklanjuti sesuai mekanismekelembagaan.
“Rekomendasi ini nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, baik pimpinan komisi maupun pimpinan Dewan,” tandas Nur. (***)
