Oleh: Usni Hasanudin (Kaukus Muda Betawi)
Lima puluh tahun bukan sekadar penanda usia, melainkan momentum untuk melakukan refleksi. Bagi Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), usia emas ini menjadi kesempatan untuk menilai kembali sejauh mana perjuangan menjaga identitas budaya Betawi mampu berjalan beriringan dengan laju pembangunan Jakarta. Pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya apakah budaya Betawi masih hidup, tetapi juga apakah pembangunan Jakarta benar-benar memberi ruang bagi kebudayaan yang menjadi akar sejarah kota ini. Lebih jauh, apakah LKB sebagai organisasi kebudayaan Betawi tertua masih mampu menjawab tantangan zaman, atau justru ikut terjebak dalam paradoks pembangunan Jakarta.
Selama lebih dari lima dekade, Jakarta berkembang menjadi metropolitan sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi, dan investasi nasional. Gedung pencakar langit, jaringan transportasi modern, kawasan bisnis baru, serta berbagai proyek strategis menjadi simbol kemajuan yang terus dibanggakan. Namun, di balik capaian tersebut tersimpan sebuah paradoks. Semakin modern Jakarta, semakin menyempit ruang hidup masyarakat Betawi sebagai penduduk asli kota ini.
Paradoks itu terlihat dari hilangnya kampung-kampung Betawi akibat tekanan urbanisasi, kenaikan harga tanah, dan perubahan tata ruang yang lebih berpihak pada investasi dibandingkan pelestarian komunitas. Banyak keluarga Betawi berpindah ke wilayah penyangga karena tidak lagi mampu bertahan di tanah leluhurnya. Bersamaan dengan itu, berbagai ekspresi budaya seperti lenong, gambang kromong, rebana biang, hingga tradisi lisan semakin kehilangan ruang hidup. Budaya Betawi lebih sering tampil sebagai ornamen dalam seremoni pemerintahan daripada menjadi bagian dari keseharian masyarakat Jakarta.
Dalam situasi demikian, keberadaan LKB menjadi semakin strategis. Selama lima dekade, lembaga ini telah berjasa mengonsolidasikan budayawan, seniman, dan pegiat budaya Betawi. Berbagai festival, dokumentasi, pembinaan sanggar, hingga advokasi kebijakan budaya merupakan kontribusi yang tidak dapat diabaikan. Tanpa LKB, sebagian warisan budaya Betawi mungkin telah lebih dahulu tergerus oleh arus modernisasi.
Namun, memasuki usia ke-50, LKB tidak cukup hanya merayakan sejarah panjangnya. Organisasi yang telah matang justru dituntut memiliki keberanian mengevaluasi dirinya sendiri. Di tengah perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat, kritik terhadap LKB semakin sering terdengar. Sebagian kalangan memandang organisasi ini cenderung eksklusif, kurang membuka ruang bagi gagasan baru, dan belum sepenuhnya menjadi rumah bersama bagi seluruh ekosistem kebudayaan Betawi.
Kesan tersebut tentu tidak muncul tanpa alasan. Banyak komunitas budaya independen, akademisi, pegiat seni muda, hingga kreator digital merasa hubungan mereka dengan LKB belum terbangun secara organik. Ruang dialog masih terbatas, regenerasi berjalan lambat, dan kepemimpinan organisasi dipersepsikan lebih banyak berputar di lingkaran yang sama. Akibatnya, LKB kerap dipandang lebih sebagai penjaga legitimasi budaya daripada motor inovasi kebudayaan.
Padahal, sejarah Betawi justru dibangun di atas keterbukaan. Identitas Betawi lahir dari perjumpaan berbagai etnis, agama, bahasa, dan tradisi yang kemudian membentuk masyarakat yang adaptif dan inklusif. Karena itu, apabila organisasi kebudayaan menjadi tertutup terhadap kritik dan partisipasi publik, sesungguhnya ia sedang menjauh dari nilai dasar kebudayaan Betawi itu sendiri.
Meski demikian, paradoks terbesar Jakarta bukan semata-mata menyusutnya ruang budaya atau persoalan kelembagaan kebudayaan. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum terbangunnya sumber daya manusia (SDM) Betawi yang mampu menjadi pelaku utama pembangunan kota.
Selama ini perhatian terhadap kebudayaan Betawi lebih banyak diarahkan pada pelestarian kesenian, tradisi, dan simbol-simbol identitas. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. Kebudayaan tidak akan bertahan hanya karena festival terus diselenggarakan atau warisan budaya terus didokumentasikan. Kebudayaan hanya akan hidup apabila manusianya memiliki kapasitas untuk belajar, bersaing, berinovasi, dan memimpin di tengah perubahan zaman.
Jakarta telah berkembang menjadi pusat pendidikan, industri kreatif, birokrasi, dan ekonomi nasional. Namun, muncul pertanyaan penting pada usia emas LKB: sejauh mana masyarakat Betawi memperoleh manfaat dari kemajuan tersebut? Berapa banyak akademisi, peneliti, birokrat, profesional, pengusaha, teknokrat, maupun pemimpin publik dari kalangan Betawi yang lahir melalui ekosistem pembinaan yang dibangun lembaga-lembaga kebudayaan? Jika jawabannya masih terbatas, berarti pembangunan Jakarta masih menyisakan paradoks yang belum terselesaikan.
Di sinilah tantangan baru LKB berada. Selama lima puluh tahun, LKB berhasil menjaga memori kolektif kebudayaan Betawi. Namun, tantangan abad ke-21 menuntut perluasan mandat. Lembaga kebudayaan tidak lagi cukup menjadi penjaga tradisi, melainkan harus menjadi penggerak transformasi sosial. Kebudayaan perlu diterjemahkan menjadi investasi pada manusia melalui pendidikan, kaderisasi, riset, literasi, kepemimpinan, kewirausahaan, serta penguasaan teknologi. Budaya bukan sekadar warisan, tetapi juga modal sosial untuk meningkatkan daya saing masyarakat Betawi.
Ironisnya, di saat identitas Betawi semakin sering digunakan sebagai wajah resmi Jakarta dalam berbagai seremoni dan promosi kota, masyarakat Betawi sendiri belum sepenuhnya menempati posisi strategis dalam pembangunan. Pengakuan simbolik belum selalu diikuti oleh penguatan kapasitas sosial, ekonomi, maupun intelektual. Betawi dirayakan sebagai identitas, tetapi belum sepenuhnya menjadi kekuatan yang menentukan arah pembangunan Jakarta.
Karena itu, momentum lima puluh tahun LKB semestinya menjadi titik balik. Organisasi ini perlu bergerak dari paradigma pelestarian menuju paradigma pemberdayaan; dari sekadar menyelenggarakan festival menuju membangun ekosistem pengetahuan; dari menjaga warisan menuju melahirkan pemimpin; serta dari organisasi yang berorientasi pada simbol budaya menjadi lembaga yang berinvestasi pada kualitas manusia Betawi.
Langkah konkret dapat dimulai dengan membangun pusat kajian Betawi yang kuat, memperluas program kaderisasi generasi muda, mengembangkan beasiswa kebudayaan, membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, mendampingi komunitas kreatif, serta mendorong lahirnya wirausahawan, peneliti, birokrat, profesional, dan pemimpin Betawi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Dengan cara itulah kebudayaan tidak berhenti sebagai romantisme masa lalu, melainkan menjadi kekuatan pembangunan masa depan.
Pada akhirnya, kemajuan Jakarta tidak hanya diukur dari tingginya gedung, besarnya investasi, atau panjangnya jalan tol. Kota yang benar-benar maju adalah kota yang mampu menjaga identitasnya sekaligus membangun manusianya. Demikian pula LKB. Kehormatan sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh panjangnya usia, tetapi oleh kemampuannya membaca perubahan zaman, membuka diri terhadap kritik, dan melahirkan generasi Betawi yang unggul. Sebab, masa depan kebudayaan Betawi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya warisan budaya yang berhasil dipertahankan, melainkan oleh lahirnya manusia-manusia Betawi yang berpendidikan, berdaya saing, dan mampu menghidupkan kebudayaannya di ruang-ruang strategis pembangunan Jakarta.
