Intime – Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, Yang Mulia Dato Wira Setia Utama Raja Muhammad Amin, menyatakan dukungan penuh atas rencana pembentukan Lembaga Adat Masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Menurutnya, kehadiran lembaga adat sangat penting sebagai “payung perekat” di tengah masyarakat majemuk.
“Seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014, lembaga adat Melayu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ditetapkan sebagai payung negeri. Ini menjadi dasar kuat bahwa di tengah masyarakat heterogen, kita tetap harus memiliki identitas wilayah,” ujar Datok Raja Muhammad Amin dalam keterangannya, Kamis (26/6).
Ia menjelaskan, LAM Batam telah berdiri sebelum terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau dan berperan sebagai induk yang menaungi berbagai suku, seperti Minangkabau, Batak, Jawa, dan Sunda.
“Kami menyebutnya Melayu sebagai payung negeri. Sesuai pepatah Melayu: ‘Setiap negeri ada rajanya, setiap kampung ada penghulunya, dan setiap rumah ada tuannya.’ Maka penghulunya di Batam adalah Melayu. Di bawah LAM, semua suku bangsa dipayungi. Dan itu memang dibunyikan dalam perda kami.” ucapnya.
Datok Amin meyakini pembentukan lembaga adat Betawi di Jakarta sangat relevan untuk melestarikan budaya lokal di tengah modernisasi.
“Adat istiadat itu adalah warisan luhur dari nenek moyang kita. Kalau tidak ada yang memayungi, siapa yang akan melanjutkan dan melestarikannya? LAM Batam, Alhamdulillah, punya banyak buku dan dokumentasi. Kami menjaga adat yang benar-benar hidup dari masyarakat.” sambungnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam adat, sebagaimana filosofi Melayu: “Syara’ bersendikan Kitabullah, syara’ menyata adat memakai.”
“Jadi adat dan syara’ itu tidak bertentangan. Bahkan sirkulasi kehidupan manusia, dari dalam kandungan hingga wafat, semuanya punya prosesi adat dan nilai syariat.” imbunya.
Sebagai langkah konkret, Datok Amin mengusulkan kerja sama antara calon pengurus Lembaga Adat Betawi dengan LAM Kepri untuk bertukar gagasan dan memperkuat kelembagaan adat secara nasional.
