Intime – Bertemu dengan Gubernur se-Indonesia, Presiden Joko Widodo berikan sejumlah arahan terkait situasi global, penanganan Covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Mengawai arahannya di Hotel Novotel, Balikpapan, Presiden Jokowi mengingatkan para Gubernur agar tidak mengendurkan protokol kesehatan dalam menangangi Covid-19 di daerah masing-masing.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” kata Presiden.
Mengenai vaksinasi Presiden juga ingin terus pelaksanaannya digencarkan di semua daerah.
“Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” kata Presiden.
Terkait situasi global saat, Presiden Jokowi juga memandang perlu untuk disikapi oleh para Gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang yang bisa berdampak ke Indonesia.
“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” ujar Presiden.
“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” tambah Jokowi lagi.
Presiden meminta kepada para gubernur dengan situasi yang terjadi itu untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden.
Berbicara mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, Presiden menyebut bukan ingin meninggalkan Jakarta dan meminta jangan diartikan seperti itu.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” kata Jokowi.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” terang Presiden.
Hadir dalam kesempatan tersebut mendampingi Presiden, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
