Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opasi panggil paksa Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief. Sebab, komisi antirasuah sudah menyampikan sesuai prosedur.
“Yang pasti setiap orang yang dipanggil itu sudah ada bukti-bukti petunjuk bahwa yang bersanggkutan diperlukan untuk kepentingan penyidikan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).
Dia menyatakan, surat pemanggilan terhadap Andi Arief sudah disampaikan KPK pada 23 Maret 2022. “Surat panggilan kepada yang bersangkutan sudah dikirim KPK pada tanggal 23 Maret yang lalu,” ujarnya.
Firli melanjtkan, KPK akan melakukan pemeriksaan ulang kepada Andi Arief. Namun, belum terjadwal. Apabila dalam pemanggilan kedua Andi Arief tidak kooperatif, KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa.
“Saya tidak tahu persis dipanggil lagi. Tapi sesuai ketentuan, apabila seseorang dipanggil satu kali tidak hadir, maka ada ketentuan dalam hukum acara, kita panggil untuk kedua kalinya,” kata Firli.
KPK sebelumnya mengingatkan Andi Arief untuk kooperatif. Sikap kooperatif itu dapat ditunjukkan Andi Arief dengan memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud.
Peringatan ini disampaikan KPK lantaran Andi Arief mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin (28/3). Padahal, keterangan Andi Arief dibutuhkan tim penyidik untuk menuntaskan kasus dugaan suap Abdul Gafur Mas’ud.
Belum diketahui materi yang bakal didalami tim penyidik saat memeriksa Andi Arief. Namun, pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan status Abdul Gafur sebagai kader Partai Demokrat dan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.
Bahkan, sebelum ditangkap KPK, Abdul Gafur sempat mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Apalagi, saat ditangkap tim satgas KPK di sebuah mal di Jakarta pada 12 Januari 2022 lalu, Abdul Gafur sedang bersama Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.
Sebelumnya KPK menyatakan akan mendalami sumber dan peruntukkan suap yang diterima Abdul Gafur. Salah satunya mendalami adanya dugaan uang suap yang diterima Abdul Gafur Mas’ud terkait dengan pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim).
