Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP (Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute)
Ketua Kongres Amerika Serikat Ibu Nancy Pelosi (Partai Demokrat asal California) mendarat di Taipei, Taiwan, pada 2 Agustus, menentang peringatan China agar tidak mengunjungi pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri itu.
Pelosi, bukan yang pertama datang ke Taiwan, sebelumnya anggota kongres AS Newt Gingrich (Partai Republik) datang ke Taiwan tahun 1997. Kedatangan tidak disertai manuver militer.
Posisi China 1997 bukanlah China sebagai negara adidaya global seperti sekarang ini. Tentunya sikap China akan berbeda di tahun 2022 ini.
Kunjungan Petinggi AS tersebut menyebabkan ketegangan baru berupa manuver milter dari pihak China.
Manuver militer tersebut udah terbaca jauh-jauh hari setidaknya pada Selasa 14/6 dimana saat itu terdapat indikasi provokasi AS terhadap China terkait Taiwan meningkat.
Satu artikel saya tulis berjudul, “Provokasi AS Soal Taiwan Akan Picu Perang Dunia Ke-3?” Di mana saya tekankan bahwa sikap keras China terhadap Provakasi AS Bisa Picu Perang Dunia III.
Kini Pintu Perang Dunia III semakin dekat akibat provokasi-provokasi yang disebabkan kedua belah pihak yaitu pihak AS dan Pihak China.
Tujuan Kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan
Nancy Pelosi kini berusia 82 tahun telah bertugas di Kongres sejak 1987, adalah seorang kritikus lama terhadap catatan hak asasi manusia China dan telah berbicara untuk mendukung demonstrasi di Hong Kong menentang tindakan keras Beijing terhadap bekas jajahan Inggris tersebut.
Nancy Pelosi hadir ke Taiwan ingin menegaskan sikap kongres dan rakyat AS bahwa rakyat AS tidak akan meninggalkan komitmen ke Taiwan. “Kami bangga dengan persahabatan kami yang langgeng.” ujar Nancy Pelosi saat diterima Rabu oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan pejabat lainnya.
Pelosi mengatakan bahwa “Kunjungan delegasi kongres kami ke Taiwan menghormati komitmen teguh Amerika untuk mendukung Demokrasi Taiwan yang solid.”
Kunjungan Pelosi telah membuat berang China dan menganggap setiap kunjungan pejabat tinggi asing sebagai ekspresi dukungan untuk kemerdekaan Taiwan.
Partai Komunis China mengklaim Taiwan, bukan negara terpisah dari China. Taiwan beserta 23 juta orang penduduknya, sebagai wilayah China, dan pemimpin China Xi Jinping telah berjanji untuk “menyatukan kembali” Taiwan dengan China, dengan kekerasan jika perlu.
Manuver Nancy Pelosi Ditentang Administrasi Biden
Hampir semua anggota senior tim keamanan nasional Presiden Biden secara pribadi menyatakan keberatannya tentang perjalanan dan waktunya Nancy Pelosi.
Administrasi biden yang keberatan, sebut saja misalnya Kirby, juru bicara Gedung Putih dan Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Biden.
Keduanya berbicara sebagaimana dimuat Washington Post berbicara perjalanan itu (Nancy Pelosi, ed) bukanlah ide yang baik.
Khawatiran mereka karena ketegangan AS-China sudah tinggi, dan Washington sedang mencari kerja sama China dalam perang di Ukraina dan hal-hal lain.
AS sedang berjuang menghindari krisis ekonomi akibat inflasi harga energi melalui kerjasama termasuk dengan China dan Saudi Arabia.
Namun kunjungan Pelosi kelihatannya membuat semakin berantakan rencana pemulihan ekonomi tim Joe Biden.
Para pejabat AS mengatakan kepada para pemimpin China bahwa Pelosi adalah aktor independen dan bahwa kunjungannya tidak boleh ditafsirkan sebagai tindakan provokatif oleh Amerika Serikat atau pemerintahan Biden.
“Kami berharap perbedaan lintas-Selat diselesaikan dengan cara damai,” kata Kirby, menambahkan bahwa pemerintah tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. “Dan kami telah mengomunikasikan hal ini langsung ke RRT di tingkat tertinggi.”
Manuver Militer China
Tepat setelah kedatangan Pelosi pada hari Selasa 2/8, Kantor Berita resmi China Xinhua merilis pengumuman China melakukan manuver militer.
Tentara Pembebasan Rakyat segara menyelenggarakan operasi pelatihan militer yang penting dan latihan peluru tajam yang berlangsung di enam lokasi maritim di sekitar Taiwan antara Kamis dan Minggu pekan ini.
Kementerian Luar Negeri China menambahkan dari perjalanan Pelosi bahwa “China dengan tegas menentang dan mengutuk keras ini, dan telah membuat demarche serius dan protes keras ke Amerika Serikat. Démarche adalah pengaduan melalui saluran diplomatik.
Pada saat yang sama, otoritas maritim China mengumumkan latihan militer tambahan di Laut China Selatan dan latihan tembakan langsung di Laut Bohai, dekat Semenanjung Korea.
Reuters, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa jet tempur China pada hari Selasa terbang dekat dengan garis tengah Selat Taiwan, perbatasan militer tidak resmi.
Maskapai China Xiamen Airlines mengumumkan gangguan pada setidaknya 30 penerbangan karena pembatasan lalu lintas udara di Fujian, provinsi China tepat di seberang selat dari Taiwan.
Ketegangan tersebut perlu ditengahi oleh Presiden Jokowi karena bila terjadi gesekan militer di Taiwan tentu penyelenggaraan KTT G20 di Bali tidak akan sukses.
Presiden Jokowi perlu melakukan kontak langsung baik dengan pihak China maupun dengan AS agar gesekan militer tidak terjadi.
Dampak Ekonomi Bila Pecah Perang China-Taiwan
Bila terjadi gesekan militer secara fisik maka bisa dipastikan akan menambah berat ekonomi dunia. Kerugian dunia tidak hanya jiwa namun juga ekonomi, sosial dan budaya.
Korban jiwa pasti akan terjadi di kedua belah pihak. Namun yang pasti rugi besar adalah rakyat Taiwan itu sendiri.
Bila kontak fisik terjadi, Nancy Pelosi dan delegasi kongres AS mungkin akan segera meninggalkan Taiwan dan Biden tidak akan membiarkan wilayah Udara Taiwan terbuka untuk diserang oleh China.
Satu hal yang pasti terjadi, kontribusi ekspor semikonduktor Taiwan akan terhenti.
Taiwan menguasai 48 persen suplai semi konduktor dunia dan menguasai 61 persen manufaktur sektor peralatan dunia world’s equipment. Chips Prosessor dari Apple, Intel sampai Tesla tergantung pada Taiwan.
Jika ekspor semi konduktor tersebut berhenti, peralatan teknologi yang diproduksi Apple, Intel sampai Tesla akan menjadi hilang.
Rute perdagangan laut pun akan terganggu di perairan Taiwan dan perairan Laut China Selatan akan berhenti dan itu menghentikan 78% perdagangan laut dunia.
Bisa dibayangkan bila perdagangan laut terhenti, harga-harga impor pasti akan naik dan dunia dalam hitungan bulan akan mengalami hyperinflasi dimana-mana.
Oleh karena itu, peran Indonesia sangat dibutuhkan untuk terlibat mendamaikan para pihak.
Kementerian Luar Negeri harusnya segera menyatakan sikapnya agar pihak AS dan pihak China tidak saling provokasi. Masalahnya adalah Presiden Jokowi baru saja ketemu Presiden XI Jinping. Bila tidak hati-hati pernyataan Indonesia akan dinilai berat sebelah ke China.
