Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus berjalan. Dalam waktu dekat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan penetapan daerah pemilihan (dapil) terhadap 17 partai politik (parpol) peserta pemilu.
Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, menyatakan selain penetapan dapil, terkait kursi juga akan disampaikan. Apalagi, ada enam peserta partai lokal Aceh.
“Dalam waktu dekat, kami akan ungkapkan juga kursi dan penetapan dapil,” kata Betty dalam Sosialisasi Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 secara virtual, Rabu (21/12).
Selain itu, Anggota Bawaslu Herwyn Malonda menjelaskan, hasil pengawasan Bawaslu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 ditemukan masih terdapat kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa yang masuk menjadi anggota partai. Selain itu juga keterlibatan pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
“Terdapat kasus keterlibatan RT/RW dalam proses verifikasi faktual. Kasusnya berupa adanya pengurus RT/RW yang merangkap sebagai pengurus dan/atau anggota partai,” terang dia.
Sementara, Anggota DKPP Josef Kristiadi mengungkapkan, pemilu memiliki nilai kemanusiaan sehingga pemilih seharusnya dilihat sebagai manusia bukan angka.
Dalam pelaksanaan pemilu harapannya merupakan manifestasi dari cita-cita mulia para pendiri bangsa sekaligus pelaksanaan tata kelola kedaulatan rakyat.
Suara seharusnya diberikan pada calon yang memiliki komitmen terhadap kepentingan orang banyak.
“Pemilu yang bermartabat adalah pemilu di mana para pemenang pemilu itu menggunakan kemenangannya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Syarmadani yang dalam kesempatan itu mengatakan, keberhasilan Pemilu tahun 2024 ditentukan oleh sinergi dari elemen-elemen yang terlibat seperti penyelenggara pemilu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, aparat keamanan, paslon/parpol/pendukung, media/pers, hingga Non-Government Organization (NGO) dan masyarakat.
Ia melanjutkan, indikator lain keberhasilan pemilu yaitu berjalan secara lancar sesuai rencana hingga akhir dengan efisien. Selanjutnya terciptanya penyelenggara pemilu yang terpercaya, menghasilkan pilihan rakyat yang terbaik, serta tanpa permasalahan besar atau masalah turunan. “(Dan) partisipasi pemilih cerdas dan bertanggung jawab sesuai target,” katanya.
