Pemprov DKI terus melakukan persiapan pindah ibu kota. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Senin (13/3).
“Jadi tadi kami melakukan sinkronisasi terkait rencana tata ruang wilayah,” kata Heru.
Dia menerangkan, beberapa waktu yang lalu dirinya bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan konsep dan meminta koreksi juga arahan, terkait keberlanjutan DKI Jakarta usai ibu kota pindah ke IKN Kalimantan Timur.
“Dan hari ini saya menghadap Pak Menteri ATR/BPN untuk mendiskusikan hal yang sama,” ucapnya.
Heru pun membeberkan hal-hal yang dibahas bersama Hadi secara tertutup. Di antaranya adalah transportasi.
Ia menyampaikan konsep transportasi yang ada di DKI Jakarta dapat masuk ke daerah-daerah tetangga (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
Selanjutnya kata Heru, mereka juga membahas terkait National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Diketahui, NCICD adalah program untuk menyediakan solusi terpadu menghadapi tantangan banjir, sanitasi, dan penyediaan air yang lebih baik.
“Lantas yang berikutnya, kami juga membahas pemanfaatan aset-aset di Jakarta setelah ibu kota pindah ke IKN. Itu poin-poin pembahasannya,” pungkas Heru.
Nasib Aset Pemerintah Pusat usai Ibu Kota Berpindah
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan sinergi dengan pemerintah pusat terkait proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024 mendatang.
Rapat Koordinasi (Rakor) dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023) siang.
Rakor dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) terkait pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta usai pindah ke IKN
Pada kesempatan tersebut, Heru membahas tentang pentingnya sinergi rencana tata ruang pasca perpindahan IKN.
“Penting dilakukan sinergi dengan pemerintah pusat (Kemenkeu RI) agar kami bisa mengakomodir (kantor pemerintah pusat) setelah ibu kota pindah,” ujar Heru.
Sementara itu, Kemenkeu RI berperan sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang akan memutuskan strategi pemanfaatan kantor pemerintahan, yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat.
“Keputusan pemanfaatannya akan seperti apa merupakan kewenangan Kemenkeu. Kami mengharapkan pertumbuhan pembangunan di IKN Nusantara terus berjalan, sementara keberlanjutan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik,” jelas Heru.
Heru turut menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti pihaknya juga akan bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappen
