Intime – Akademisi sekaligus analis sosial politik Ubedilah Badrun menilai terjadi ketegangan struktural yang tinggi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI.
Ubed mengatakan, ketegangan hubungan antara Prabowo dan Jokowi tersebut terlihat jelas dalam dinamika relasi politik maupun ekonomi belakangan ini. Ia memandang situasi ini sebagai bentuk keretakan hubungan politik atau pecah kongsi di antara kedua tokoh nasional tersebut.
“Saya katakan bahwa ada ketegangan struktural yang tinggi, nyata, nyata terlihat dan ini dalam relasi politik dan ekonomi sangat kuat gitu. Pecah kongsi sangat nyata begitu,” ujar Ubed dalam siniar Opini Rakjat bertema Politik Memanas, Rupiah Melemah di kanal YouTube @Opraktv, dikutip Sabtu (21/11).
Kendati demikian, Ubed menilai Jokowi sangat menguasai budaya politik Jawa. Hal itu membuat narasi yang ditampilkan ke ruang publik tetap berupa dukungan terhadap keberlangsungan pemerintahan Prabowo hingga periode jabatan berakhir pada 2029.
“Tapi biasa kan Jokowi ini kan khatam soal budaya politik Jawa ya. Jadi narasi yang muncul tuh ya dukung pemerintahan Prabowo sampai selesai. Itu saya sudah hafal pola-polanya gitu,” kata Ubed.
Ia mengistilahkan pola komunikasi dan langkah politik Jokowi sebagai Jawa Machiavellianism, yakni strategi politik yang penuh kalkulasi namun dibungkus dengan pendekatan yang tampak halus.
“Pola-pola kalau teman saya sebut sebagai Machiavellianism Jawa, Jawa Machiavellianism gitu. Jadi caranya, praktiknya sebenarnya Machiavellis, dia menghalalkan segala cara tapi tampilannya itu dengan gaya yang halus begitu. Itu yang, itu gayanya Jokowi,” tuturnya.
Menurut analisis Ubed, tingginya ketegangan politik tersebut berpotensi menjadi beban tambahan yang serius bagi Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, Prabowo dinilai menghadapi persoalan instabilitas di kalangan elite politik sehingga memerlukan penataan ulang konfigurasi kekuasaan setelah Gibran mengundurkan diri.
“Dan Prabowo perlu menata ulang politik. Politik elitnya ya,” ujarnya.
Ubed berpandangan, kondisi ketidakstabilan elite ini turut memengaruhi lamanya proses penentuan figur pengganti Gibran.
Ia menyoroti diundurnya jadwal sidang paripurna pemilihan Wapres di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari semula 2 Desember 2026 menjadi 9 Desember 2026.
“Karena pasti kita tahu sekarang kenapa enggak cepat mengajukan nama begitu ya? Tadinya (paripurna pemilihan Wapres di MPR) tanggal 2 Desember tiba-tiba mundur tanggal 9 Desember gitu. Saya lihat sepertinya Prabowo sedang bingung gitu,” kata Ubed.
Ia pun menduga penundaan tersebut mencerminkan kesulitan Presiden Prabowo dalam menetapkan sosok pendamping barunya.
“Jadi kenapa mundur ya kan? Karena itu cuma menunjukkan bahwa betapa Prabowo sangat kesulitan untuk mencari siapa wakil presiden pengganti Gibran,” pungkasnya.


